Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan terbuka menerima oposisi bergabung dalam pemerintahan. Meski begitu, mereka mafhum bila ada partai yang ingin jadi oposisi.
“Di dalam (pemerintahan) atau di luar sama terhormatnya,” kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Rabu (24/4).
Yandri mencontohkan PDI Perjuangan yang masih terus berupaya menempuh jalur hukum atas hasil pemilihan presiden (pilpres) 2024. Langkah itu dinilai hak partai masing-masing.
Baca juga : Hormati Proses, Anies-Muhaimin Hadir ke KPU Saksikan Penetapan Prabowo-Gibran
“Kalau mereka mau gabung atau tidak gabung, tergantung Pak Prabowo (Subianto) dan partai masing-masing,” ujar dia.
Yandri menyebut partainya tidak akan terusik bila partai oposisi merapat. Hal itu justru diyakini baik guna membangun persatuan.
“Merangkul itu jadi kebutuhan bangsa kita dan merangkul juga tidak berada dalam satu barisan,” ucap anggota Komisi VIII DPR itu. (Z-3)
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
Pramono enggan berbicara soal oposisi. Dia mengatakan sistem presidensial yang dianut Indonesia tak ada istilah oposisi.
Dalam konferensi pers yang digelar usia pertemuan, Yandri mengakui bahwa tidak semua kepala desa memahami pertanggungjawaban keuangan dana desa.
Kepada Burhanuddin, Yandri mengaku meminta agar persoalan seputar penyelewengan dana desa didalami dan disupervisi oleh kejaksaan.
Besarnya dana desa itu membutuhkan pengawasan dan penindakan yang tegas, mengingat selama ini terjadi penyelewengan yang dilakukan oknum aparatur desa.
Yandri juga dilaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM atas pemecatan sepihak 1.040 tenaga pendamping profesional (TPP) desa.
PERKUMPULAN Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia) melaporkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto ke Komnas HAM akibat PHK sepihak
Presiden Prabowo Subianto diminta mengevaluasi Menteri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto atas dugaan cawe-cawe dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Serang, Banten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved