Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan pembentukan panitia ad hoc pemilihan kecamatan untuk pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah, Selasa (23/4). Agenda tersebut sekaligus membuka pendaftaran bagi para anggota panitia Pilkada diseluruh daerah.
Acara peluncuran berlokasi di Kantor KPU Kota Depok, Kota Depok, Jawa Barat dan dihadiri Komisioner KPU Pusat Persadaan Harapan dan Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni.
Dalam sambutannya, Ummi menyampaikan salah satu alasan acara digelar di Kota Depok karena Kota Depok merupakan salah satu kawasan strategis yang berdekatan dengan Jakarta.
Baca juga : Pascalebaran, KPU Kumpulkan Jajaran Bahas Regulasi Pencalonan Kepala Daerah
"Kota Depok adalah salah satu dari 27 kabupaten kota di jawa barat yang menjadi salah satu wilayah yang berdekatan dengan Jakarta. Jadi semangat bagi kami, KPU provinsi Jawa Barat kalau hari ini launching badan ad hoc ini ada di salah satu wilayah di Jawa Barat. Di Jawa Barat, jumlah penyelenggara mencapai 1,3 juta," kata Ummi.
Sementara itu, Komisioner KPU Pusat Parsadaan Harapan menjelaskan, pembentukan ad hoc panitia Plkada ini akan dimulai di tingkat Kecamatan, selanjutan pada tingkat desa dan kelurahan.
"Hari ini, tanggal 23 April KPU secara nasional memulai proses pembentukan ad hoc penyelenggaraan pilkada, kita mulai di tingkat kecamatan. Kita membentuk panitia pemilihan kecamatan di 7.277 kecamatan dengan merekrut personel sebanyak 36.385 orang di seluruh Indonesia," kata Parsadaan.
Baca juga : Belum Ada Tokoh Potensial Maju di Pilkada Depok 2024
Menurut Parsadaan, nanti secara berjenjang akan dibentuk formasi di tingkat desa dan kelurahan dalam hal ini adalah teman-teman TPS dan seterusnya. Jadwal pemutakhiran untuk Pilkada Serentak dimulai pada Juni.
"Pendaftarannya bisa melalui SIAKBA, bisa juga kemudian jika ada masalah terkait dengan jaringan, sinyal dan sistem yang ada di seluruh Indonesia di daerah-daerah tertentu karena kita mengetahui tidak semua wilayah di Indonesia ini memiliki jangkauan sinyal yang selalu dalam kondisi baik, maka ini bisa langsung pendaftaran dilakukan ke KPU Kabupaten Kota setempat," kata dia.
"Karena memang dua cara ini yang kita lakukan agar bisa mendapatkan menjaring potensi-potensi terbaik di seluruh Indonesia untuk menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan di tingkat kecamatan," sambungnya. (Z-6)
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada, Pilkada tetap langsung tak melalui DPRD.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
PIDATO Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sinyal yang jelas bahwa demokrasi itu jorok, messy, berbiaya mahal, dan hal lain sebagainya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved