Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai PDI Perjuangan memiliki rekam jejak yang baik sebagai partai politik oposisi atau berada di luar pemerintahan. Hal itu disampaikannya menanggapi konstelasi politik pasca-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan Ganjar Pranowo-Mahfud Md maupun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Putusan MK yang dibacakan pada Senin (22/4) sekaligus menjadi penegas bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurut Ujang, kecenderungan PDIP menjadi oposisi selama pemerintahan Prabowo nanti dimungkinkan oleh keinginan kader pada arus bawah.
Ia pun mengingatkan peran PDIP sebagai oposisi saat Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun, yakni 2004-2009 dan 2009-2014. Bagi Ujang, saat itu PDIP memainkan peran yang baik.
Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud MD Resmi Bentuk Tim Hukum Bongkar Kecurangan Pemilu 2024
"Kalau PDIP jadi oposisi jadi lebih gesit, lebih lincah, dalam tanda kutip lebih galak. Kita lihat ketika Orde Baru, lalu ketika masa pemerintahan SBY selama dua periode, PDIP bagus," kata Ujang kepada Media Indonesia, Selasa (23/4).
Bahkan, Ujang menilai PDIP mampu memetik hasil baik setelah 10 tahun menjadi oposisi, baik dalam pemerintahan maupun DPR, saat zaman SBY. Pasalnya, pada Pemilu 2014 PDIP mampu meraih kesuksesan dan keluar sebagai pemenang. Selain itu, calon presiden yang dijagokan PDIP, yakni Joko Widodo, memenangi kontestasi Pilpres 2014 maupun 2019.
Kekinian, hubungan PDIP dan Jokowi dinilai renggang karena Jokowi lebih condong mendukung Prabowo-Gibran. Terlebih, Gibran merupakan putra sulung Jokowi. Sementara itu, pada Pilpres 2024 PDIP mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Ujang mengatakan, indikasi PDIP menjadi oposisi saat Prabowo berkuasa cukup kuat. Namun, kans PDIP untuk berada di luar pemerintahan atau bergabung ke koalisi pendukung Prabowo dinilainya masih 50:50, apalagi Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum bertemu.
"Saya melihat (PDIP) menjadi oposisi atau tidak keputusannya ada di tangan Megawati, tapi kecenderungannya terbesarnya menjadi oposisi," tandas Ujang. (Z-6)
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved