Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai PDI Perjuangan memiliki rekam jejak yang baik sebagai partai politik oposisi atau berada di luar pemerintahan. Hal itu disampaikannya menanggapi konstelasi politik pasca-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan yang diajukan Ganjar Pranowo-Mahfud Md maupun Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Putusan MK yang dibacakan pada Senin (22/4) sekaligus menjadi penegas bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurut Ujang, kecenderungan PDIP menjadi oposisi selama pemerintahan Prabowo nanti dimungkinkan oleh keinginan kader pada arus bawah.
Ia pun mengingatkan peran PDIP sebagai oposisi saat Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun, yakni 2004-2009 dan 2009-2014. Bagi Ujang, saat itu PDIP memainkan peran yang baik.
Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud MD Resmi Bentuk Tim Hukum Bongkar Kecurangan Pemilu 2024
"Kalau PDIP jadi oposisi jadi lebih gesit, lebih lincah, dalam tanda kutip lebih galak. Kita lihat ketika Orde Baru, lalu ketika masa pemerintahan SBY selama dua periode, PDIP bagus," kata Ujang kepada Media Indonesia, Selasa (23/4).
Bahkan, Ujang menilai PDIP mampu memetik hasil baik setelah 10 tahun menjadi oposisi, baik dalam pemerintahan maupun DPR, saat zaman SBY. Pasalnya, pada Pemilu 2014 PDIP mampu meraih kesuksesan dan keluar sebagai pemenang. Selain itu, calon presiden yang dijagokan PDIP, yakni Joko Widodo, memenangi kontestasi Pilpres 2014 maupun 2019.
Kekinian, hubungan PDIP dan Jokowi dinilai renggang karena Jokowi lebih condong mendukung Prabowo-Gibran. Terlebih, Gibran merupakan putra sulung Jokowi. Sementara itu, pada Pilpres 2024 PDIP mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Ujang mengatakan, indikasi PDIP menjadi oposisi saat Prabowo berkuasa cukup kuat. Namun, kans PDIP untuk berada di luar pemerintahan atau bergabung ke koalisi pendukung Prabowo dinilainya masih 50:50, apalagi Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum bertemu.
"Saya melihat (PDIP) menjadi oposisi atau tidak keputusannya ada di tangan Megawati, tapi kecenderungannya terbesarnya menjadi oposisi," tandas Ujang. (Z-6)
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
Pramono enggan berbicara soal oposisi. Dia mengatakan sistem presidensial yang dianut Indonesia tak ada istilah oposisi.
Uang receh sebagai simbol kasus Hasto yang dianggap masalah receh karena sudah ada putusan peradilan pada 2020 sehingga tidak perlu lagi disidangkan.
Logo baru PSI juga dinilai bermaksud mempertebal kesan sebagai partainya Jokowi karena huruf P yang lebih terbuka dari huruf P sebelumnya.
POLITIKUS PDIP Aria Bima merespons pernyatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang menilai ada agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran timbulkan asumsi liar
Solo sebagai lokasi Kongres juga menjadi sinyal bahwa wilayah yang selama ini kuat sebagai basis banteng tersebut,
Deddy mengatakan berkantor di Papua akan menjadi momen penting bagi Gibran. Ia mengatakan Gibran akan berkontribusi bagi pembangunan Papua ketimbang membagikan produk perawatan kulit.
Politikus PDIP Aria Bima menegaskan bahwa tuntutan tujuh tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak akan memengaruhi arah politik partai
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved