Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PENGAMAT militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, menyebut TNI-Polri bisa saja memberantas Organisasi Papua Merdeka (OPM) jika ada itikad baik dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Terkait kemampuan merespon serius, saya kira itu tidak tergantung pada TNI dan Polri. Respon serius sepenuhnya kembali pada itikad pemerintah dan DPR,” terang Khairul kepada Media Indonesia, Senin (15/4).
“Apakah akan tetap memelihara keraguan dan membiarkan kondisi tumpang tindih, carut marut ini berlanjut, atau bersedia mengambil langkah berani dengan merumuskan rencana aksi yang mencerminkan perubahan kebijakan atau keputusan politik dan dapat dijalankan secara simultan dan komprehensif,” tambahnya.
Baca juga : DPR Mendorong Strategi Baru dalam Penanganan OPM di Papua
Pemerintah, kata Khairul, dapat mengakhiri separatisme bersenjata demi keutuhan wilayah menggunakan TNI sesuai UU No. 34 tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 huruf (b) angka (1). Pemerintah juga harus melindungi masyarakat, memelihara keamanan dan menegakkan hukum menggunakan Polri; serta memperkuat kepercayaan dan dukungan masyarakat dengan menghadirkan layanan publik.
Program pembangunan yang layak juga perlu dihadirkan melalui perangkat-perangkat pemerintahan di Papua.Selain itu pemerintah juga harus terus meningkatkan propaganda positif dan selalu membuka ruang dialog.
“Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri tidaklah berdiri sendiri dan hanya dilakukan untuk menerobos kebuntuan politik,” tuturnya.
“Penyelesaian konflik apalagi separatisme, pada akhirnya tetaplah merupakan proses politik yang harus disepakati dengan cara duduk bersama,” tandas Khairul.
(Z-9)
Untuk dapat dicintai oleh masyarakat, maka Polri harus terlebih dahulu mencintai masyarakat. Namun, dengan jargon Polri Presisi, diharapkan polisi semakin dicintai masyarakat.
Pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta buruknya pelayanan kepolisian kepada masyarakat merupakan fakta yang dirasakan publik.
Komnas HAM mencatat bahwa institusi Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam dugaan praktik penyiksaan sepanjang periode 2020 hingga 2024.
Mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi guna meningkatkan kinerja dan regenerasi di tubuh Polri.
Dalam Surat Telegram yang diterbitkan Kapolri, tertulis Ruruh dimutasi sebagai Perwira Menengah (Pamen) SSDM Polri untuk penugasan pada Setmilpres sebagai ajudan Wapres.
PRESIDEN Partai Buruh, Said Iqbal mengapresiasi kinerja Polri dalam pembentukan desk ketenagakerjaan.
PASUKAN Komando Operasi (Koops) Habema berhasil melumpuhkan dua Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang sebelumnya menyerang serta membunuh 2 pekerja.
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved