Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, menyebut TNI-Polri bisa saja memberantas Organisasi Papua Merdeka (OPM) jika ada itikad baik dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Terkait kemampuan merespon serius, saya kira itu tidak tergantung pada TNI dan Polri. Respon serius sepenuhnya kembali pada itikad pemerintah dan DPR,” terang Khairul kepada Media Indonesia, Senin (15/4).
“Apakah akan tetap memelihara keraguan dan membiarkan kondisi tumpang tindih, carut marut ini berlanjut, atau bersedia mengambil langkah berani dengan merumuskan rencana aksi yang mencerminkan perubahan kebijakan atau keputusan politik dan dapat dijalankan secara simultan dan komprehensif,” tambahnya.
Baca juga : DPR Mendorong Strategi Baru dalam Penanganan OPM di Papua
Pemerintah, kata Khairul, dapat mengakhiri separatisme bersenjata demi keutuhan wilayah menggunakan TNI sesuai UU No. 34 tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 huruf (b) angka (1). Pemerintah juga harus melindungi masyarakat, memelihara keamanan dan menegakkan hukum menggunakan Polri; serta memperkuat kepercayaan dan dukungan masyarakat dengan menghadirkan layanan publik.
Program pembangunan yang layak juga perlu dihadirkan melalui perangkat-perangkat pemerintahan di Papua.Selain itu pemerintah juga harus terus meningkatkan propaganda positif dan selalu membuka ruang dialog.
“Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri tidaklah berdiri sendiri dan hanya dilakukan untuk menerobos kebuntuan politik,” tuturnya.
“Penyelesaian konflik apalagi separatisme, pada akhirnya tetaplah merupakan proses politik yang harus disepakati dengan cara duduk bersama,” tandas Khairul.
(Z-9)
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
POLRES Mamberamo Raya menangani peristiwa kecelakaan lalu lintas sungai yang terjadi di Sungai Mamberamo dan mengakibatkan tiga orang warga dilaporkan hilang terbawa arus, Jumat (16/1).
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Kondisi ini dipicu oleh aktivitas Bibit Siklon Tropis 91W dan penguatan Monsun Asia yang meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di jalur Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Sepanjang tahun 2025, Kepolisian Daerah Papua mencatat 104 aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), dengan korban 94 orang meninggal dunia.
Papua merupakan tanah yang sarat dengan nilai-nilai kedamaian
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved