Kemampuan TNI-Polri Berantas OPM Tergantung Itikad Pemerintah dan DPR

PENGAMAT militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, menyebut TNI-Polri bisa saja memberantas Organisasi Papua Merdeka (OPM) jika ada itikad baik dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Terkait kemampuan merespon serius, saya kira itu tidak tergantung pada TNI dan Polri. Respon serius sepenuhnya kembali pada itikad pemerintah dan DPR,” terang Khairul kepada Media Indonesia, Senin (15/4).

“Apakah akan tetap memelihara keraguan dan membiarkan kondisi tumpang tindih, carut marut ini berlanjut, atau bersedia mengambil langkah berani dengan merumuskan rencana aksi yang mencerminkan perubahan kebijakan atau keputusan politik dan dapat dijalankan secara simultan dan komprehensif,” tambahnya.

Baca juga : DPR Mendorong Strategi Baru dalam Penanganan OPM di Papua

Pemerintah, kata Khairul, dapat mengakhiri separatisme bersenjata demi keutuhan wilayah menggunakan TNI sesuai UU No. 34 tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 huruf (b) angka (1). Pemerintah juga harus melindungi masyarakat, memelihara keamanan dan menegakkan hukum menggunakan Polri; serta memperkuat kepercayaan dan dukungan masyarakat dengan menghadirkan layanan publik.

Program pembangunan yang layak juga perlu dihadirkan melalui perangkat-perangkat pemerintahan di Papua.Selain itu pemerintah juga harus terus meningkatkan propaganda positif dan selalu membuka ruang dialog.

“Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri tidaklah berdiri sendiri dan hanya dilakukan untuk menerobos kebuntuan politik,” tuturnya.

“Penyelesaian konflik apalagi separatisme, pada akhirnya tetaplah merupakan proses politik yang harus disepakati dengan cara duduk bersama,” tandas Khairul.

(Z-9)