Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
HARI Raya Idul Fitri seluruh keluarga, kerabat dekat dan sahabat dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri hadir di kediamannya. Beberapa tokoh menteri dari seperti Sri Mulyani, Basuki Hadimuljono, Retno Marsudi hingga Budi Gunadi Sadikin hadir di lebaran hari pertama.
Namun, publik masih bertanya-tanya mengapa kerabat dekat dari Ketum PDIP itu, yakni Presiden Joko Widodo tampak tak hadir di momen lebaran. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi bahwa tahun ini Megawati tidak menggelar griya atau open house. Pihak yang diundang, kata Hasto, hanyalah kerabat dekat dari Megawati.
“Kan bisa lihat di sana. Tidak ada open house. Jadi dihadiri oleh sahabat-sahabat dari ibu yang datang, sahabat yang menunjukkan suatu komitmennya untuk Indonesia, bukan (menunjukkan komitmen) untuk keluarga,” sindir Hasto.
Baca juga : Isu Jokowi Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP, Kubu Prabowo Merespons
Hingga Kamis (11/4), kediaman Megawati belum tampak ada tanda-tanda akan dihadiri oleh kerabat lamanya, yakni Joko Widodo.
Di kesempatan lain, sebelumnya Presiden Jokowi sudah memberi sinyal bahwa dia akan menyambut semua mantan presiden Indonesia untuk hadir di istana negara. Namun, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah membaca sinyal bahwa Megawati tidak akan hadir dalam gelar griya tersebut.
“Sejauh ini yang saya catat, sepanjang tradisi dan sejarah Bu Mega merayakan Idul Fitri bersama keluarga besar, seperti putra, putri dan cucu. Kemudian baru kami dari DPP PDIP dan orang-orang dekat Bu Mega lainnya yang berlebaran ke Teuku Umar,” ujar Basarah. (Z-6)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved