Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dan Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, mengatakan bahwa tak ada salahnya jika PDIP masuk ke koalisi Prabowo Subianto.
“Saya belum bisa mengatakan kalau mereka akan mengambil jatah kabinet, karena kalau mereka masuk, kenapa tidak, kenapa tidak? Berkaca dari Gerindra yang masuk zaman Jokowi aja dapat dua, Golkar bergabung dapat empat,” terang Ray kepada Indonesia, Senin (8/4).
Ray hanya mempertanyakan apakah Partai seperti Golkar, atau Demokrat terganggu jika PDIP nanti bergabung dan meminta jatah kursi menteri.
Baca juga : Isu Jokowi Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP, Kubu Prabowo Merespons
“Saya melihat langkah ini, langkah pendeknya PDIp negoisasi dengan Prabowo agar jangan sampai ada revisi UU MD3,” paparnya.
“Jangka panjangnya adalah menganggu Pak Jokowi,” tandasnya.
Ray memprediksi PDIP justru mengambil langkah oposisi jika tuntutannya tidak dipenuhi.
Ray pun khawatir jika PDIP bergabung ke koalisi paslon nomor dua, Partai seperti NasDem, PKS akan di luar koalisi besar pemerintah.
“Mereka akan mendorong NasDem, PKS, di luar karena tidak dibutuhkan lagi kalau PDIP masuk koalisi. PKB penting karena unsur NU,” tandasnya. (Z-8)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan kelompok politik yang memanfaatkan bencana untuk membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah melakukan pengetatan belanja negara hingga Rp308 triliun pada tahun pertama masa pemerintahannya
Preaiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan rampung hingga akhir 2026.
Hingga saat ini program MBG telah menjangkau sedikitnya 60.200.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Prabowo perintahkan KSP Qodari kumpulkan video ramalan gagal MBG. Program Makan Bergizi Gratis kini capai 60,2 juta penerima, target 82,9 juta di 2026.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved