Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PDI Perjuangan (PDIP) belum memutuskan akan gabung ke pemerintahan ke depan atau menjadi oposisi. Hal itu diserahkan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Bahwa persoalan apakah PDI Perjuangan akan bergabung dengan pemerintahan atau di luar pemerintah, itu kewenangannya di ketua umum," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.
Bambang memastikan seluruh kader akan manut apapun keputusan Megawati. Dia juga mempersilakan pihak yang meragukan posisi PDIP tidak berada di oposisi.
Baca juga : Wacana Pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati, Ini Kata Puan Maharani
"Ya monggo lah, kalau orang berpendapat, PDI pasti begini, pasti begitu, ya monggo," ujar Bambang.
Posisi PDIP sebagai oposisi sempat dipertanyakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dia mempertanyakan PDIP betul-betul menjadi oposisi saat Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin pemerintahan. Bambang tak risau dengan hal tersebut.
"Itu kalau kemudian disuruh mengomentari pendapat orang itu namanya saya pengamat. Atau penganalisa, analis, saya bukan itu kok, bahwa orang lain punya pendapat tentang PDI Perjuangan, ya suka suka dia lah," ucap Bambang.
(Z-9)
Sikap PDIP jika memilih oposisi justru akan memperlihatkan konsistensi dan kedewasaan dalam berpolitik.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved