Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan ada 450 aparatur sipil negara (ASN) yang dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena melanggar netralitas di Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Tito dalam rapat kerja atau rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan penyelenggara pemilu, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pada Senin (25/3).
“Soal netralitas ASN, ada 450 ASN yang dilaporkan ke Bawaslu melanggar netralitas. Kemudian 240 ASN yang terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi dan 180 ASN sudah ditindaklanjuti oleh PPK dengan penjatuhan sanksi,” ujar Tito dalam rapat dengar pendapat di Komisi II, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/3).
Tito menyebut ada lima kategori pelanggaran netralitas saat Pemilu 2024 yang dilakukan ASN. Yang pertama, membuat posting, comment, share, like, bergabung atau follow grup atau akun pemenangan bakal calon.
Baca juga : Mendagri Tito Akui Pemerintah Sejak Awal Beri Dukungan di Pemilu 2024
Kedua, ikut dalam kegiatan kampanye sosialisasi pengenalan bakal calon atau partai politik.
“Ikut sosialisasi atau kampanye media sosial bakal calon,” ujar Tito.
Keempat, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum dan sesudah masa kampanye meliputi ajakan,pertemuan, dan pemberian barang kepada ASN.
Baca juga : 1.200 Pelanggaran Pemilu, Didominasi Masalah Etik dan Netralitas ASN
“Menjadi anggota atau pengurus parpol,” tegasnya.
Adapun sepuluh instansi yang paling banyak melakukan pelanggaran netralitas, yakni Kabupaten Kolaka (20 ASN), Kabupaten Majene (14 ASN), Kota Parepare (12 ASN), Kota Palopo (10 ASN), Kabupaten Wakatobi (8 ASN), Kabupaten Rembang (8 ASN), Kab Tojo Una-Una (6 ASN), Kabupaten Pinrang (5 ASN), Provinsi Sulawesi Selatan (4 ASN) dan Jawa Tengah (4 ASN).
"Untuk masalah netralitas ASN, beberapa sudah kita warning atau memberikan surat-surat kesepakatan bersama stakeholder terkait, Bawaslu misalnya dan juga beberapa hal yang sudah kita lakukan tindakan," tandas Tito.
(Z-9)
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mempertanyakan usulan menjadikan Kota Solo atau Surakarta sebagai Daerah Istimewa Surakarta (DIS).
REVISI Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilu diusulkan oleh Komisi II, Keputusan untuk merevisi atau tidaknya suatu undang-undang akan dibahas di rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menyebut pejabat ATR/BPN yang menerbitkan sertifikat di pagar laut Tangerang tak cukup disanksi administrasi.
Komisi II DPR akan menggelar rapat dengan KPU, Badan Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri.
KETUA Komisi II DPR HM Rifqinizamy mengingatkan penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota untuk netral selama Pilkada 2024.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengusulkan dibentuknya satuan tugas (satgas) khusus yang menangani penegakan hukum pemberantasan mafia tanah
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved