Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui sejak awal pemerintah telah memberi dukungan di Pemilu 2024. Namun, kata Tito, dukungan itu tidak bermaksud intervensi atau ikut campur, tetapi memberikan dukungan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak mungkin bisa bekerja sendiri.
Hal itu diungkapkan Tito Karnavian di Komisi II DPR RI saat rapat kerja atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan penyelenggara pemilu, termasuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pada Senin (25/3).
“Di antaranya adalah, yang diawali dengan penyusunan data kependudukan, ini sesuai dengan Undang-Undang, mulai data kependudukan DAK2 dan DP4, memberikan hak akses secara penuh kepada KPU untuk ke dukcapil, jemput bola perekaman KTP elektronik dan lain lain,” ucap Tito dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/3).
Baca juga : Sah! Pj Gubernur Papua Pegunungan dan Bangka Belitung Dilantik di Jakarta
“Kemudian pada saat pelaksanaan kampanye, kita juga memberikan dukungan selain TNI-Polri, juga ada linmas di sana. Perlindungan masyarakat yang merupakan jejaring pemda dan Satpol PP,” tambahnya.
Kemudian, Tito mengeklaim pada saat pencetakan dan distribusi logistik jugag terutama ke percetakan pemerintah tak ikut campur. Tetapi KPU meminta dukungan distribusi kepada pemerintah daerah, terutama di daerah-daerah yang sulit daerah terpencil.
Bahkan, kata Tito, penyelenggara pemilu meminta dukungan karena kekurangan kendaraan operasional.
(Z-9)
Mendagri Tito Karnavian mengatakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog terbukti mampu menjaga kestabilan harga beras di tingkat konsumen,
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Aksi unjuk rasa Demo Pati Jilid II yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2025. Mendagri Tito mengingatkan Bupati Pati Sudewo agar menjalin komunikasi santung dengan masyarakat
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi aksi demonstrasi warga Pati yang menuntut Bupati Pati Sudewo dari jabatannya.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dilakukan dengan cara tidak langsung, alias dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved