Sah! Pj Gubernur Papua Pegunungan dan Bangka Belitung Dilantik di Jakarta

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian melantik Penjabat (PJ) Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai dan Pj Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Safrizal ZA. 

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110/P Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Penjabat Gubernur.

Sebelumnya, Velix merupakan Deputi Bidang Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia dan Safrizal adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Wilayah Kemendagri.

Baca juga : Mendagri Lantik 9 Pj Gubernur

Tito mengatakan bahwa pelantikan tersebut merupakan konsekuensi dari amanat Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Dengan pelantikan penjabat baru diharapkan ada penyegaran untuk menghadirkan dinamika dan energi baru di kedua provinsi tersebut.

“Saya berharap banyak rekan-rekan penjabat akan dapat menjalankan tugas, yang pertama adalah mengisi kekosongan karena berakhirnya masa jabatan yang lama," kata Tito, Senin (13/11).

Baca juga : Pejabat Negara di Koalisi Indonesia Maju Harus Mundur

Dia juga berharap agar roda pemerintahan bisa tetap berjalan di kedua daerah. Situasi politik pun bisa tetap stabil menjelang Pemilu 2024 nanti. "Kemudian running operasional pemerintahan tetap berjalan, politik dan pemerintahan di daerah tetap bisa stabil,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia berpesan kepada kedua Pj gubernur untuk segera menyelesaikan permasalahan yang menjadi atensi di tingkat nasional. Mulai dari masalah kemiskinan ekstrem, inflasi, stunting, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Di sisi lain, keduanya juga diminta untuk mengatasi permasalahan di tingkat lokal. Misalnya, masalah lingkungan di Kepulauan Babel dan stabilitas keamanan di Papua Pegunungan serta mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

“Saya berharap untuk masalah pilkada, tolong untuk 2 provinsi ini, Bapak-Bapak Penjabat Gubernur segera koordinasikan dengan bupati dan wali kota masing-masing menyelesaikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD),” kata dia. (Z-4)