Pejabat Negara di Koalisi Indonesia Maju Harus Mundur

PENGGUNAAN fasilitas negara dan pengabaian terhadap tugas sebagai pejabat negara berpotensi terjadi atau dilakukan oleh sejumlah pejabat negara yang aktif dalam kegiatan mendukung capres.

Pakar politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Airlangga Pribadi mengatakan potensi ini seharusnya sudah sejak awal disadari oleh setiap pembantu Presiden Joko Widodo khususnya yang telah terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap salah satu capres. Bahkan presiden sebagai pucuk pimpinan harus mengingatkan untuk menterinya segera cuti bahkan mengundurkan diri dari jabatannya.

"Seharusnya ini disadari (Jokowi) sejak awal dan segeralah minta siapa pun yang berada dari bagian kekuasaan pemerintah para pembantunya untuk segera melaksanakan pertanggungjawaban kepada publik untuk mundur dari jabatannya atau minimal cuti," ujarnya, Kamis (26/10).

Secara khusus Airlangga menekankan pada Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang memiliki banyak tokoh pejabat penting yang merupakan bagian dari proses politik yang adalah bagian dari kekuasaan Jokowi.

"Sebagian besar itu adalah bagaimana mempertahankan political power yang sudah terkonsolidasi di Jokowi. Apalagi kalau lihat siapa yang didukung, prabowo dan selain juga Gibran juga bagian dari kekuasan dinasti Jokowi. Sehingga ada persepsi kuat aparat negara dan kabinet akan terlibat dalam pemenangan tersebut ini tidak fair," paparnya.

Para pejabat tersebut memiliki pertanggungjawaban kepada publik yang tidak bisa dihindari. Apalagi dengan dinamika pasca putusan MK yang semakin menghangat. (Sru/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi