Mahfud MD Bicara Soal Saksinya untuk Gugatan MK Mundur Karena Intimidasi

Revisi UU Pemilu Mulai Dibahas, Mardani Ali Ingatkan Ancaman Oligarki Politik

Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.

Pembahasan Revisi UU Pemilu, Anggota Komisi II DPR RI Soroti Lemahnya Integritas Penyelenggara Jadi Ancaman Demokrasi

Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.

KPU Siap Buka Salinan Ijazah Jokowi

KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.

Biaya Pilkada Mahal Bukan Salah Sistem, Ini Biang Keroknya

Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.

Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, KPU Punya Waktu 14 Hari untuk Banding 

KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.

Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, KPU Diperintakan Serahkan Salinan Ijazah Jokowi

KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi

Polri Hormati Putusan MK soal Penempatan Anggota di Jabatan ASN

Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.

LBH Pers: Putusan MK Tegaskan Sengketa Jurnalistik Wajib Lewat Dewan Pers

Perlindungan hukum harus dimaknai sebagai amanat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keamanan jurnalis dari segala bentuk serangan.

MK Tegaskan Jurnalis tak Bisa Dipidana, Pakar: Langkah Progresif Kawal Demokrasi

MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.

Jurnalis tak Bisa Dipidana atas Karya Jurnalistik, Dewan Pers Minta Seluruh Pihak Baca Detail Putusan MK 

Putusan MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta diproses secara pidana atau perdata atas karya jurnalistik dalam pengujuan UU Pers, Dewan Pers minta baca detil putusan MK

MK Tolak Uji Materi Soal Pencalonan Anggota DPR Tanpa Partai Politik

Berdasarkan anggaran dasar Yayasan JAKI Kemanusiaan Inisiatif, kewenangan mewakili yayasan tidak dapat dilakukan oleh ketua seorang diri.

MK Putuskan Wartawan tidak Bisa Langsung Dipidana atas Karya Jurnalistik

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait perlindungan hukum terhadap wartawan.

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

Melahirkan Entrepreneur melalui Student Company

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia