Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda pastikan bahwa rencana hak angket terus bergulir. Huda mengatakan pemanggilan dua menteri PKB oleh Jokowi tidak bisa diartikan sebagai dukungan untuk calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau konteksnya menggoda saya kira nggak ya, karena hak angket terus bergulir,” ungkap Huda, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3).
Huda mengemukakan bahwa pengguliran hak angket sudah berjalan dan beberapa anggota fraksi sudah menandatangani hak angket.
Baca juga : Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi, Istana : Jangan Berspekulasi
“Iya sudah jalan, teman-teman beberapa anggota fraksi sudah menandatangani itu, kemarin dimatangkan lagi ketika ketemu tiga sekjen, jadi kalau soal angket masih so far so good ready PKB termasuk NasDem dan PKS,” terang Huda.
Huda menargetkan hak angket bisa bergulir secepatnya sebelum masa sidang berakhir. Ia menyebut sangat penting untuk terus menjalin komunikasi politik dengan fraksi PDIP sebagai fraksi terbesar sekaligus sebagai ketua dewan.
“Karena itu saya kira menjadi sangat penting dalam politik kan ada fatsunnya ya, karena kita fraksi yang relatif secara kelembagaan masih di bawah PDIP kita nunggu, nunggu inisiatif dan komunikasi dari fraksi PDIP tentu pasti didahului dengan fraksi PDIP secara resmi memastikan dulu sikapnya seperti apa,” tambahnya.
Baca juga : Istana Bantah Bahas Program Makan Siang Gratis
Huda juga mengakui komunikasi PDIP dan PKB secara formal belum terjalin.
“Secara formal belum, kami masih menunggu, mungkin kalau orang per orang kelihatannya sudah tetapi secara resmi karenaini proses resmi pengajuan hak angket adalah proses resmi harus didahului dengan komunikasi yang resmi antar fraksi,” tandasnya.
(Z-9)
KECURIGAAN terhadap proses penyelenggaraan dan hasil Pemilu 2024 wajar terjadi. Segala kejanggalan Pemilu 2024 terpampang di depan mata.
“Bahwa ada miskomunikasi kenapa muncul RDF (refuse derived fuel) tanpa dikomunikasikan, itu dipertanyakan lalu dilanjutkan dengan rapat-rapat berikut. Bukan langsung, hak angket gitu lho."
Menurut dia, hak angket merupakan hak DPRD dalam rangka menjalanlan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.
FRAKSI NasDem di DPR dipastikan tetap maju mengusung hak angket meski tanpa PDIP. Hak angket tersebut terkait dengan dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Koalisi perubahan dari kubu 01 masih menunggu aksi lanjutan terkai hak angket yang diusulkan oleh calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo.
Cak Imin membeberkan hal yang paling penting untuk diusut pembentukan pansus hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024. Salah satunya soal dugaan penyalahgunaan visa haji reguler.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved