Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda pastikan bahwa rencana hak angket terus bergulir. Huda mengatakan pemanggilan dua menteri PKB oleh Jokowi tidak bisa diartikan sebagai dukungan untuk calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau konteksnya menggoda saya kira nggak ya, karena hak angket terus bergulir,” ungkap Huda, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3).
Huda mengemukakan bahwa pengguliran hak angket sudah berjalan dan beberapa anggota fraksi sudah menandatangani hak angket.
Baca juga : Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi, Istana : Jangan Berspekulasi
“Iya sudah jalan, teman-teman beberapa anggota fraksi sudah menandatangani itu, kemarin dimatangkan lagi ketika ketemu tiga sekjen, jadi kalau soal angket masih so far so good ready PKB termasuk NasDem dan PKS,” terang Huda.
Huda menargetkan hak angket bisa bergulir secepatnya sebelum masa sidang berakhir. Ia menyebut sangat penting untuk terus menjalin komunikasi politik dengan fraksi PDIP sebagai fraksi terbesar sekaligus sebagai ketua dewan.
“Karena itu saya kira menjadi sangat penting dalam politik kan ada fatsunnya ya, karena kita fraksi yang relatif secara kelembagaan masih di bawah PDIP kita nunggu, nunggu inisiatif dan komunikasi dari fraksi PDIP tentu pasti didahului dengan fraksi PDIP secara resmi memastikan dulu sikapnya seperti apa,” tambahnya.
Baca juga : Istana Bantah Bahas Program Makan Siang Gratis
Huda juga mengakui komunikasi PDIP dan PKB secara formal belum terjalin.
“Secara formal belum, kami masih menunggu, mungkin kalau orang per orang kelihatannya sudah tetapi secara resmi karenaini proses resmi pengajuan hak angket adalah proses resmi harus didahului dengan komunikasi yang resmi antar fraksi,” tandasnya.
(Z-9)
Sejak pagi, ribuan anggota kepolisian dan TNI sudah terlihat melakukan penjagaan ketat di seputar Gedung DPRD dan Kantor Bupati Pati.
Ratusan petugas kepolisian yang sejak pagi tejah melakukan kesiagaan di seputar Alun-alun Pati tersebut, langsung bergerak untuk melerai kedua kubu.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved