Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI yang mendukung hak angket terus bertambah. Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan saat ini ada 10 anggota Fraksi PKB yang menyatakan dukungan untuk menggulirkan hak angket.
Menanggapi itu, peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Lili Romli membeberkan bahwa meningkatnya dukungan jadi pertanda jangan sampai hak angket batal bergulir. "Saya kira itu angin segar di tengah kabar penggunaan hak angket yang kelihatannya maju mundur," tutur Lili kepada Media Indonesia, Rabu (13/3).
Dengan bertambahnya dukungan tersebut, kata Lili, seharusnya itu dapat menjadi spirit bagi anggota dewan lain untuk segera menggulirkan hak angket. "Anggota dewan lain harus mengetahui betapa penting penggunaan hak angket untuk mengurai benang kusut penyelenggaraan pemilu agar tuntas dan clear," tandasnya.
Baca juga : Anggota DPR RI Fraksi PKB yang Dukung Hak Angket terus Bertambah
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar Prihatin menilai hak angket DPR menjadi forum terbaik untuk menguak dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang menjadi perhatian masyarakat. Internal PKB, kata dia, solid mendukung bergulirnya hak angket untuk menjawab dugaan berbagai kecurangan tahapan pemilu.
"Residu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif harus di-clear-kan. Forumnya apa yang terbaik, ya lewat DPR salah satunya terbaik itu melalui hak angket. Supaya publik tidak disusupi narasi yang menyesatkan terhadap berbagai dugaan kecurangan pemilu," kata Yanuar saat dihubungi, Minggu (3/3).
Yanuar menegaskan, pemerintah maupun partai politik (parpol) yang menolak wacana hak angket tidak perlu takut terhadap usulan publik untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu melalui forum resmi DPR itu. (Z-2)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved