Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI yang mendukung hak angket terus bertambah. Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan saat ini ada 10 anggota Fraksi PKB yang menyatakan dukungan untuk menggulirkan hak angket.
Menanggapi itu, peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Lili Romli membeberkan bahwa meningkatnya dukungan jadi pertanda jangan sampai hak angket batal bergulir. "Saya kira itu angin segar di tengah kabar penggunaan hak angket yang kelihatannya maju mundur," tutur Lili kepada Media Indonesia, Rabu (13/3).
Dengan bertambahnya dukungan tersebut, kata Lili, seharusnya itu dapat menjadi spirit bagi anggota dewan lain untuk segera menggulirkan hak angket. "Anggota dewan lain harus mengetahui betapa penting penggunaan hak angket untuk mengurai benang kusut penyelenggaraan pemilu agar tuntas dan clear," tandasnya.
Baca juga : Anggota DPR RI Fraksi PKB yang Dukung Hak Angket terus Bertambah
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar Prihatin menilai hak angket DPR menjadi forum terbaik untuk menguak dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang menjadi perhatian masyarakat. Internal PKB, kata dia, solid mendukung bergulirnya hak angket untuk menjawab dugaan berbagai kecurangan tahapan pemilu.
"Residu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif harus di-clear-kan. Forumnya apa yang terbaik, ya lewat DPR salah satunya terbaik itu melalui hak angket. Supaya publik tidak disusupi narasi yang menyesatkan terhadap berbagai dugaan kecurangan pemilu," kata Yanuar saat dihubungi, Minggu (3/3).
Yanuar menegaskan, pemerintah maupun partai politik (parpol) yang menolak wacana hak angket tidak perlu takut terhadap usulan publik untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu melalui forum resmi DPR itu. (Z-2)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved