Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengungkap perkembangan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. JK menyebut waktu pasti pertemuan itu menunggu konsolidasi Megawati di internal PDIP.
"Bu Mega konsolidasi dulu internal luar biasa kan partai besar mesti konsolidasi," kata JK di Jakarta Selatan, Rabu, 6 Maret 2024.
JK meyakini tak ada hambatan soal rencana pertemuan tersebut. Namun, JK tak mengungkap pihak dari PDIP yang sudah berkomunikasi dengannya untuk mewujudkan pertemuan tersebut.
Baca juga : Jokowi Tak Bantah Kabar Minta Sri Sultan untuk Bertemu Megawati Soekarnoputri
"Nah itu antara pimpinan-pimpinan partai itu komunikasinya bagus, jalan," ucap JK.
JK menekankan bahwa pertemuan bakal membahas soal kebangsaan. Terlebih JK dan Megawati yang juga Presiden kelima RI, pernah di pemerintahan.
"Saya sih Golkar tapi tidak di pimpinan tidak di pengurus, tapi hanya kita berbicara secara kebangsaan nasional bagaimana negeri ini tanggung jawab sebagai apalah pernah di pemerintahan," ujar JK. (Z-7)
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan dirinya tidak berniat masuk ke gorong-gorong saat mengikuti kerja bakti massal di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2).
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
WAKIL Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menceritakan perbedaan penanganan tsunami Aceh pada 2004 silam dengan banjir yang melanda Sumatra pada tahun ini.
Jusuf Kalla menegaskan bantuan asing ke Aceh diperbolehkan selama untuk kemanusiaan dan terkoordinasi. PMI fokus pada logistik dan kebutuhan dasar warga terdampak.
Jusuf Kalla menekankan pentingnya penanganan cepat dampak banjir, khususnya penumpukan kayu di sungai, serta mendorong pemanfaatan kayu bernilai guna untuk membantu masyarakat
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved