Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
WAKIL Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengungkap perkembangan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. JK menyebut waktu pasti pertemuan itu menunggu konsolidasi Megawati di internal PDIP.
"Bu Mega konsolidasi dulu internal luar biasa kan partai besar mesti konsolidasi," kata JK di Jakarta Selatan, Rabu, 6 Maret 2024.
JK meyakini tak ada hambatan soal rencana pertemuan tersebut. Namun, JK tak mengungkap pihak dari PDIP yang sudah berkomunikasi dengannya untuk mewujudkan pertemuan tersebut.
Baca juga : Jokowi Tak Bantah Kabar Minta Sri Sultan untuk Bertemu Megawati Soekarnoputri
"Nah itu antara pimpinan-pimpinan partai itu komunikasinya bagus, jalan," ucap JK.
JK menekankan bahwa pertemuan bakal membahas soal kebangsaan. Terlebih JK dan Megawati yang juga Presiden kelima RI, pernah di pemerintahan.
"Saya sih Golkar tapi tidak di pimpinan tidak di pengurus, tapi hanya kita berbicara secara kebangsaan nasional bagaimana negeri ini tanggung jawab sebagai apalah pernah di pemerintahan," ujar JK. (Z-7)
Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk politisi PDIP senior asal Solo, FX Hadi Rudyatmo sebagai Pelaksana Tugas ( Plt) Ketua PDIP Jawa Tenggah, menggantikan Bambang Pacul
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved