Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WAKIL Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengungkap perkembangan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. JK menyebut waktu pasti pertemuan itu menunggu konsolidasi Megawati di internal PDIP.
"Bu Mega konsolidasi dulu internal luar biasa kan partai besar mesti konsolidasi," kata JK di Jakarta Selatan, Rabu, 6 Maret 2024.
JK meyakini tak ada hambatan soal rencana pertemuan tersebut. Namun, JK tak mengungkap pihak dari PDIP yang sudah berkomunikasi dengannya untuk mewujudkan pertemuan tersebut.
Baca juga : Jokowi Tak Bantah Kabar Minta Sri Sultan untuk Bertemu Megawati Soekarnoputri
"Nah itu antara pimpinan-pimpinan partai itu komunikasinya bagus, jalan," ucap JK.
JK menekankan bahwa pertemuan bakal membahas soal kebangsaan. Terlebih JK dan Megawati yang juga Presiden kelima RI, pernah di pemerintahan.
"Saya sih Golkar tapi tidak di pimpinan tidak di pengurus, tapi hanya kita berbicara secara kebangsaan nasional bagaimana negeri ini tanggung jawab sebagai apalah pernah di pemerintahan," ujar JK. (Z-7)
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan arah sikap politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bukan oposisi, bukan pula bagian dari koalisi kekuasaan,
PDIP adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang
Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Prosesi pelantikan dilakukan secara langsung, diawali dengan pertanyaan Megawati, “Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” yang dijawab serentak oleh para pengurus: “Bersedia!”
PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
Jangan sampai PDIP justru dijadikan sebagai tempat untuk berlindung dari kesalahan-kesalahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved