Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menetapkan tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan sarana kelengkapan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI.
Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menduga pihak yang terlibat bukan hanya pegawai sekretariat jenderal DPR. Pasalnya, dugaan nilai proyek tersebut sangat fantastis yakni mencapau Rp 121 miliar.
"KPK juga harus membidik, mengembangkan penyidikan pada anggota DPR di parlemen," ujar Jajang di Jakarta, Rabu (6/3).
Baca juga : Kasus Korupsi Kelengkapan Rumah Jabatan, KPK Buka Peluang Panggil BURT DPR
Ia melihat saat ini KPK dihadapkan pada tantangan besar terkait integritas dan netralitas dalam menangani dugaan kasus korupsi tersebut.
"Penanganan kasus korupsi alat kelengkapan RJA DPR RI tidak boleh berlarut-larut demi integritas KPK. Jangan sampai publik menilai langkah KPK dalam mengungkap skandal korupsi di DPR RI hanya gertak sambal atau bahkan demi kepentingan politik," tegasnya.
Menurutnya, lembaga antirasuah semestinya sudah mengetahui siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab, mengingat kasus itu terkait pengadaan pada 2020.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR. Menurut keterangan Juru Bicara KPK Ali Fikri, sudah ada tersangka dalam perkara tersebut, namun KPK belum mengumumkan. KPK juga telah mencegah tujuh orang pergi ke luar negeri agar dapat kooperatif dan selalu hadir dalam setiap agenda pemeriksaan oleh tim penyidik. (Z-11)
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LiMA), Ray Rangkuti, mengkritik kebijakan KPK yang memberikan status tahanan rumah kepada tersangka kasus korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas.
Ketua Exponen 08, M. Damar meminta agar Dewan Pengawas KPK atau pihak berwenang lainnya segera memeriksa pejabat KPK yang mengizinkan Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah.
KPK menjamin pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah tidak akan mengganggu jalannya proses hukum kasus korupsi kuota haji 2024
JURU Bicara KPK Budi Prasetyo perubahan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah bersifat sementara
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved