Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Jangan hanya Menyasar Pegawai Sekjen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menetapkan tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan sarana kelengkapan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI.

Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menduga pihak yang terlibat bukan hanya pegawai sekretariat jenderal DPR. Pasalnya, dugaan nilai proyek tersebut sangat fantastis yakni mencapau Rp 121 miliar.

"KPK juga harus membidik, mengembangkan penyidikan pada anggota DPR di parlemen," ujar Jajang di Jakarta, Rabu (6/3).

Baca juga : Kasus Korupsi Kelengkapan Rumah Jabatan, KPK Buka Peluang Panggil BURT DPR

Ia melihat saat ini KPK dihadapkan pada tantangan besar terkait integritas dan netralitas dalam menangani dugaan kasus korupsi tersebut.

"Penanganan kasus korupsi alat kelengkapan RJA DPR RI tidak boleh berlarut-larut demi integritas KPK. Jangan sampai publik menilai langkah KPK dalam mengungkap skandal korupsi di DPR RI hanya gertak sambal atau bahkan demi kepentingan politik," tegasnya.

Menurutnya, lembaga antirasuah semestinya sudah mengetahui siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab, mengingat kasus itu terkait pengadaan pada 2020.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR. Menurut keterangan Juru Bicara KPK Ali Fikri, sudah ada tersangka dalam perkara tersebut, namun KPK belum mengumumkan. KPK juga telah mencegah tujuh orang pergi ke luar negeri agar dapat kooperatif dan selalu hadir dalam setiap agenda pemeriksaan oleh tim penyidik. (Z-11)