Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR. Pihak Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR berpeluang dipanggil.
“Kalau tim penyidik membutuhkan keterangan pihak BURT DPR, dari siapapun terkait perkara tersebut pasti juga akan dipanggil sebagai saksi,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Selasa (27/2).
BURT merupakan kelompok yang mengurusi ihwal proyek di DPR, termasuk pengadaan perabotan untuk rumah jabatan yang kini diusut KPK.
Baca juga : KPK Tegaskan Punya Bukti Korupsi Kelengkapan Rumah Jabatan
Pemanggilan saksi dinilai penting untuk mendalami kasus dan memenuhi kelengkapan berkas perkara. KPK menegaskan memiliki bukti kuat atas dugaan korupsi dalam proyek tersebut.
“Semua akan dibuka, semua alat bukti yang KPK miliki pada saatnya nanti,” ujar Ali.
Sebelumnya, Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso menyebut proses pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR sudah sesuai aturan. Namun, dia enggan memerinci ihwal proyek tersebut.
KPK menyebut ada lebih dari dua tersangka dalam kasus tersebut. Identitasnya baru dipaparkan ke publik saat penahanan dilakukan.
Proyek ini terkait dengan terjadinya kerugian keuangan negara. Objek yang diduga dikorupsi yakni pengadaan perabotan untuk kelengkapan ruang tamu, kamar tidur, dan lainnnya. (Z-11)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
KPK menaikkan dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR ke tahap penyidikan.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tanpa pandang bulu.
KETUA Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menghargai perkara dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI yang diusut KPK
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada lebih dari dua orang yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR
KPK meyakini proyek pengadaan perabotan rumah itu dikorupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved