Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Prabowo-Mahfud MD, Chico Hakim menduga ada alasan politis di balik laporan dugaan gratifikasi yang menyeret mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Direktur Utama Bank Jawa Tengah (Jateng) periode 2014-2023 Supriyatno.
Laporan itu dibuat oleh Indonesia Police Watch (IPW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Chico mengatakan ada pihak yang tidak suka dengan kubu Ganjar yang terus menyuarakan bahwa Pemilu 2024 diwarnai kecurangan.
"Kami melihat (laporan) ini suatu gerakan politik, bukan murni yang ingin menegakkan keadilan," ujar Chico ketika dihubungi, Selasa (5/3).
Baca juga : Mahfud Janjikan Kinerja Penyelesaian Korupsi yang Cepat
Chico menambahkan bahwa pemilu 2024 belum berakhir, namun menurutnya disinyalir banyaknya pelanggaran dalam pemilu, dalam kampanye. Oleh karena itu, tim Ganjar-Mahfud selalu menyuarakan kecurangan-kecurangan tersebut.
"Dugaan kami ada ketidaksukaan dari berbagai pihak kemudian mendorong untuk melakukan gerakan politik dengan melaporkan Bank Jawa Tengah (Jateng) yang mempunyai suatu konektivitas dengan Pak Ganjar. Ini sesuatu hal yang kami lihat dipaksakan," imbuhnya.
Chico juga mempertanyakan tugas dan fungsi IPW selaku pelapor. Menurutnya IPW terdapat sejumlah fungsi Indonesia Police Watch, yaitu
Baca juga : KPK Bakal Panggil IPW Soal Laporan Ganjar Terima Gratifikasi Rp100 M
mengawasi/memantau/mengontrol pelaksanaan kebijakan Polri, memberikan penilaian, bantuan advokasi, dan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap dampak pelaksanaan kebijakan Polri, memengaruhi dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan Polri,
mendorong Polri untuk menegakkan supremasi hukum secara murni dan konsekuen berlandaskan kepentingan negara dan
Menjembatani suara rakyat kepada Polri sebagaimana yang tercantum dalam laman resmi IPW.
Baca juga : Relawan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Bersatu Lawan Kecurangan Pilpres 2024
"Kami tidak melihat ada fungsi melaporkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan Polri ke KPK," cetusnya.
Ia berpendapat laporan itu bagian dari ketidaksukaan pihak tertentu terhadap hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 saat ini tengah diwacanakan akan diusulkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ganjar merupakan capres yang pertama kali mengusulkan agar DPR membuat hak angket. Menurut Chico ada dugaan kuat bahwa laporan terhadap Ganjar dan Dirut Bank Jateng ke KPK, dilatarbelakangi motif politik.
"Ini terlihat sangat kebetulan ketika Pak Ganjar orang pertama yang melontarkan untuk menggulirkan hak angket kemudian terjadi laporan seperti ini," tukasnya. (Z-8).
=
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
SEJUMLAH tokoh Nahdlatul Ulama (NU) memberikan catatan kritis terhadap penetapan tersangka mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
KPK nyatakan Menag Nasaruddin Umar bebas sanksi pidana jet pribadi OSO karena melapor sebelum 30 hari. Simak penjelasan hukum Pasal 12C UU Tipikor di sini.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved