Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menghargai perkara dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pada prinsipnya Saya menghargai apa yang disampaikan KPK tapi tentu Saya juga menghargai asas praduga tdk bersalah, apalagi belum ada penjelasan rinci terkait hal itu," kata Agung saat dihubungi Media Indonesia, Senin (26/2).
Agung menekankan, dalam proses pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI itu sudah melalui tahapan dan proses yang sesuai aturan. Dia tidak merinci ihwal nilai pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI
Baca juga : KPK Usut Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR, Komisi III : Jangan Tebang Pilih
"Kita tunggu saja proses selanjutnya dan saya meyakini bahwa semua proses di DPR sudah dilakukan sesuai ketentuan," kata Agung.
KPK menaksir dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menyebabkan kerugian negara hingga mencapai miliaran rupiah.
KPK menyebut pokok perkara korupsi berkaitan dengan pasal kerugian negara. Namun, KPK belum merinci total angka kerugian negara akibat kasus yang sedang dalam tahap penyidikan itu. (Z-5)
Pimpinan DPR RI tidak akan mendapatkan tunjangan rumah dinas karena bakal masih menggunakan rumah dinas yang berada di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.
ANGGOTA DPR RI periode 2024-2029 tak lagi mendapat rumah dinas atau rumah jabatan anggota (RJA). Sebagai gantinya, pada legislator mendapat tunjangan perumahan.
SEKRETARIS Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Setya Utama mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih sendiri lokasi rumah pensiun di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menetapkan tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan sarana kelengkapan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR. Pihak Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR berpeluang dipanggil.
KPK meyakini proyek pengadaan perabotan rumah itu dikorupsi.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved