Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
GERAKAN Aktivis (Gerak) 98 berharap Pemilu 2024 mampu menghasilkan pemimpin yang tepat yang menjaga nilai-nilai demokrasi dan berpegang teguh pada perjuangan Reformasi 98. Berkaitan dengan hal tersebut Gerak 98 secara khusus mengadakan acara 33 jam Live Podcast dengan tema “Menjaga Demokrasi”.
Menghadirkan narasumber yang kompeten aantara lain aktivis HAM Usman Hamid, pengamat politik Profesor Ikrar Nusa Bhakti, akademisi Profesor Muradi, Mantan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, Pemred Konteks ID Jimmy Radjah, aktivis media sosial Nong Darol Mahmada, Direktur IDInsight John Muhammad, aktivis HAM, Petrus Haryanto, Pengamat politik Ray Rangkuti dan masih banyak narasumber lainnya.
Produser acara Ignatius Indro berharap acara ini jadi pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan oleh aktivis 98 yang tergabung dalam Gerak 98.
Baca juga : Penyelenggaraan Pemilu 2024 Disebut Terburuk di Era Reformasi, Begini Indikasinya
"Acara ini kami harap bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam memilih pemimpin dalam pemilu 2024 yang akan berlangsung besok. Dan ini juga membuat masyarakat menyadari kalau demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja karena campur tangan kekuasaan," kata Indro, Selasa (13/2), kepada wartawan.
Indro, menjelaskan acara yang dibuat secara live selama 33 jam juga akan melihat pelaksanaan quick count yang akan dilakukan pasca pencoblosan.
"33 jam yang kita pilih adalah waktu krusial bagi masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin, karena kita kita akan merasakan dampak pemilihan selama 5 tahun. oleh karena itu jangan memilih pelanggar HAM, pelaku dinasti politik atau pemakai politik identitas," tambah Indro.
Baca juga : Kohati PB HMI Dekarasi Selamatkan Demokrasi Indonesia di Pemilu 2024
Sementara itu, Pemimpin redaksi program Gerak gerik, Parto Bangun menyatakan program podcast ini tetap akan berjalan setelah pemilu.
"Podcast ini akan tetap menjadi program pendidikan politik bagi masyarakat pasca pemilu 2024 siapapun pemimpinnya, karena sebagai aktivis 98 mempunyai tanggung jawab moral mensosialisasikan agenda reformasi yang belum tuntas," ungkap Parto.
Acara ini ditayangkan secara live di akun Youtube @Gerakan Aktivis 98. (Z-8)
SEBANYAK 400 aktivis dari berbagai negara hadir dalam konferensi yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Asia Pasifik untuk Al Quds dan Palestina (APWCQP).
Aktivis 1998 dari berbagai kelompok dan daerah akan menggelar Sarasehan Aktivis Lintas Generasi, pada Rabu 21 Mei 2025.
Menurut Ya'qud, hukuman seumur hidup tidaklah berlebihan, mengingat imbas dampak sosial yang ada di masyarakat.
Acara yang berlangsung di Dalem Ning Hj Nur Cholisoh ini dihadiri lebih dari 100 tamu undangan, termasuk anak-anak dan para ibu, dalam suasana yang penuh kehangatan.
BELUM reda soal pengiriman paket isi kepala babi dengan kuping terpotong, media Tempo kembali mendapatkan teror dengan kiriman kotak berisi bangkai tikus yang kepalanya dipenggal.
AMNETSY International Indonesia menyoroti aksi teror, kekerasan, dan intimidasi yang dialamatkan kepada aktivis, mahasiswa, maupun jurnalis saat unjuk rasa penolakan RUU TNI
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
AHY menyebut keputusan MK itu akan berdampak pada seluruh partai politik, termasuk Partai Demokrat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved