Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KORPS HMI Wati (Kohati) PB HMI melakukan aksi Deklarasi Selamatkan Demokrasi Indonesia, Kamis (8/2) agar pemilu 2024 berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya intervensi dari negara untuk mendukung salah satu calon.
Ketua Kohati PB HMI Sri Meisista, mengatakan saat ini demokrasi di Indonesia sedang di ujung kehancuran dan diperlukan penyelamatan agar demokrasi Indonesia berada di rel yang benar.
“Kita ingin Mendesak negara untuk menjamin hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi,” kata Mei, di kantor PB HMI di Jakarta.
Baca juga : Masyarakat harus Ikhlas Terima Hasil Pilpres, Siapapun Pemenangnya
Ada enam point yang di sampaikan dalam Deklarasi Selamatkan Indonesia, yakni pertama senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.
Kedua, mendesak negara untuk menjamin hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi dan mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi.
“Ketiga, menuntut negara dan semua aparatnya untuk tetap menjaga stabilitas pemilu yang berintegritas, serta menjamin hak pilih masyarakat yang bebas dari intimidasi,” ujarnya.
Baca juga : Warga Sumbar Diajak untuk Sukseskan Pemilu 2024
Keempat, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjaga penyelenggaraan pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat. Kelima, presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok.
“Dan terakhir, menuntut semua aparat pemerintahan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis,” ungkapnya. (Z-8)
Baca juga : Surya Paloh Tegaskan Demokrasi Lebih Penting dari Menang Kalah
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Muhammad Falah, menyerukan agar mahasiswa dan masyarakat terus menyuarakan keresahan terkait situasi politik.
KPU RI berkomitmen untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh KPU daerah menerapkan syarat-syarat yang telah diatur dalam putusan MK secara konsisten
Himpunan Mahasiswa Islam mendukung penuh upaya pemerintah memberantas judi online hingga ke akarnya.
PEMILIHAN kepala daerah secara serentak di 38 kabupaten dan kota serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan berlangsung pada November 2024.
Kiprahnya dalam menyiapkan pemuda yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia telah memberikan sumbangsih nyata bagi kemajuan Indonesia.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved