Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PAKAR hukum tata negara yang juga aktor dokumenter Dirty Vote, Bivitri Susanti menegaskan, film garapan Dandhy Dwi Laksono itu hanya hendak menyajikan gambaran utuh soal situasi demokrasi terkini.
"Kami tidak membincangkan paslon (pasangan calon) manapun. Yang kami bincangkan adalah pemilik kekuasaan," kata Bivitri dalam diskusi virtual, Selasa (13/2).
Bivitri mengatakan, Dirty Vote dibuat untuk mengompilasi data dan fakta. Termasuk, analisis dirinya, Feri Amsar, dan Zainal Arifin Mochtar yang selaras.
Baca juga : Dirty Vote Menyemai Perlawanan dalam Diam
"Termasuk (pandangan) semua kru serupa makanya kami cepat, kompak, dan sepakat membuat film ini," ujarnya.
Bivitri menyebut selama ini pandangan dirinya berserakan di media sosial. Dirty Vote menyatukan kepingan-kepingan itu menjadi tayangan utuh.
"Karena kami orang hukum, mungkin kadang menjelaskannya menjelimet dan mungkin juga segera dibantah narasi yang membuat orang bingung," papar dia.
Baca juga : Aktivis di Solo Sebut Film Dirty Vote Tunjukan Perusakan Demokrasi
Bivitri berharap film garapan Dandhy Dwi Laksono itu akan mencerahkan masyarakat. Terutama menjelang hari pencoblosan pada Rabu, 14 Februari 2024. (MGN/Z-5)
Residu dugaan kecurangan-kecurangan pilpres belum sepenuhnya hilang
Pemilu berjalan lancar, baik dan damai tetapi masih banyak menyimpan berbagai hal terutama residu perpecahan yang sudah ada sebelum pelaksanaan pemilu. Saat film Dirty Vote keluar pra pemilu
Karena seolah menggambarkan sosok pembuat desain kecurangan secara sistematik
TIM nasional pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) siap melawan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024.
PAKAR hukum tata negara Bivitri Susanti menerangkan situasi politik saat ini menjadi pelajaran telak dan penting bagi rakyat Indonesia tentang pentingnya peduli dan melek politik.
Film Dirty Vote menjelaskan penggunaan instrumen kekuasan untuk memenangkan Pemilu 2024.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved