Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR hukum tata negara yang juga aktor dokumenter Dirty Vote, Bivitri Susanti menegaskan, film garapan Dandhy Dwi Laksono itu hanya hendak menyajikan gambaran utuh soal situasi demokrasi terkini.
"Kami tidak membincangkan paslon (pasangan calon) manapun. Yang kami bincangkan adalah pemilik kekuasaan," kata Bivitri dalam diskusi virtual, Selasa (13/2).
Bivitri mengatakan, Dirty Vote dibuat untuk mengompilasi data dan fakta. Termasuk, analisis dirinya, Feri Amsar, dan Zainal Arifin Mochtar yang selaras.
Baca juga : Dirty Vote Menyemai Perlawanan dalam Diam
"Termasuk (pandangan) semua kru serupa makanya kami cepat, kompak, dan sepakat membuat film ini," ujarnya.
Bivitri menyebut selama ini pandangan dirinya berserakan di media sosial. Dirty Vote menyatukan kepingan-kepingan itu menjadi tayangan utuh.
"Karena kami orang hukum, mungkin kadang menjelaskannya menjelimet dan mungkin juga segera dibantah narasi yang membuat orang bingung," papar dia.
Baca juga : Aktivis di Solo Sebut Film Dirty Vote Tunjukan Perusakan Demokrasi
Bivitri berharap film garapan Dandhy Dwi Laksono itu akan mencerahkan masyarakat. Terutama menjelang hari pencoblosan pada Rabu, 14 Februari 2024. (MGN/Z-5)
Residu dugaan kecurangan-kecurangan pilpres belum sepenuhnya hilang
Pemilu berjalan lancar, baik dan damai tetapi masih banyak menyimpan berbagai hal terutama residu perpecahan yang sudah ada sebelum pelaksanaan pemilu. Saat film Dirty Vote keluar pra pemilu
Karena seolah menggambarkan sosok pembuat desain kecurangan secara sistematik
TIM nasional pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) siap melawan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024.
PAKAR hukum tata negara Bivitri Susanti menerangkan situasi politik saat ini menjadi pelajaran telak dan penting bagi rakyat Indonesia tentang pentingnya peduli dan melek politik.
Film Dirty Vote menjelaskan penggunaan instrumen kekuasan untuk memenangkan Pemilu 2024.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved