Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PAKAR hukum tata negara yang juga aktor dokumenter Dirty Vote, Bivitri Susanti menegaskan, film garapan Dandhy Dwi Laksono itu hanya hendak menyajikan gambaran utuh soal situasi demokrasi terkini.
"Kami tidak membincangkan paslon (pasangan calon) manapun. Yang kami bincangkan adalah pemilik kekuasaan," kata Bivitri dalam diskusi virtual, Selasa (13/2).
Bivitri mengatakan, Dirty Vote dibuat untuk mengompilasi data dan fakta. Termasuk, analisis dirinya, Feri Amsar, dan Zainal Arifin Mochtar yang selaras.
Baca juga : Dirty Vote Menyemai Perlawanan dalam Diam
"Termasuk (pandangan) semua kru serupa makanya kami cepat, kompak, dan sepakat membuat film ini," ujarnya.
Bivitri menyebut selama ini pandangan dirinya berserakan di media sosial. Dirty Vote menyatukan kepingan-kepingan itu menjadi tayangan utuh.
"Karena kami orang hukum, mungkin kadang menjelaskannya menjelimet dan mungkin juga segera dibantah narasi yang membuat orang bingung," papar dia.
Baca juga : Aktivis di Solo Sebut Film Dirty Vote Tunjukan Perusakan Demokrasi
Bivitri berharap film garapan Dandhy Dwi Laksono itu akan mencerahkan masyarakat. Terutama menjelang hari pencoblosan pada Rabu, 14 Februari 2024. (MGN/Z-5)
Residu dugaan kecurangan-kecurangan pilpres belum sepenuhnya hilang
Pemilu berjalan lancar, baik dan damai tetapi masih banyak menyimpan berbagai hal terutama residu perpecahan yang sudah ada sebelum pelaksanaan pemilu. Saat film Dirty Vote keluar pra pemilu
Karena seolah menggambarkan sosok pembuat desain kecurangan secara sistematik
TIM nasional pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) siap melawan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024.
PAKAR hukum tata negara Bivitri Susanti menerangkan situasi politik saat ini menjadi pelajaran telak dan penting bagi rakyat Indonesia tentang pentingnya peduli dan melek politik.
Film Dirty Vote menjelaskan penggunaan instrumen kekuasan untuk memenangkan Pemilu 2024.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved