Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR hukum tata negara yang juga aktor dokumenter Dirty Vote, Bivitri Susanti menegaskan, film garapan Dandhy Dwi Laksono itu hanya hendak menyajikan gambaran utuh soal situasi demokrasi terkini.
"Kami tidak membincangkan paslon (pasangan calon) manapun. Yang kami bincangkan adalah pemilik kekuasaan," kata Bivitri dalam diskusi virtual, Selasa (13/2).
Bivitri mengatakan, Dirty Vote dibuat untuk mengompilasi data dan fakta. Termasuk, analisis dirinya, Feri Amsar, dan Zainal Arifin Mochtar yang selaras.
Baca juga : Dirty Vote Menyemai Perlawanan dalam Diam
"Termasuk (pandangan) semua kru serupa makanya kami cepat, kompak, dan sepakat membuat film ini," ujarnya.
Bivitri menyebut selama ini pandangan dirinya berserakan di media sosial. Dirty Vote menyatukan kepingan-kepingan itu menjadi tayangan utuh.
"Karena kami orang hukum, mungkin kadang menjelaskannya menjelimet dan mungkin juga segera dibantah narasi yang membuat orang bingung," papar dia.
Baca juga : Aktivis di Solo Sebut Film Dirty Vote Tunjukan Perusakan Demokrasi
Bivitri berharap film garapan Dandhy Dwi Laksono itu akan mencerahkan masyarakat. Terutama menjelang hari pencoblosan pada Rabu, 14 Februari 2024. (MGN/Z-5)
Residu dugaan kecurangan-kecurangan pilpres belum sepenuhnya hilang
Pemilu berjalan lancar, baik dan damai tetapi masih banyak menyimpan berbagai hal terutama residu perpecahan yang sudah ada sebelum pelaksanaan pemilu. Saat film Dirty Vote keluar pra pemilu
Karena seolah menggambarkan sosok pembuat desain kecurangan secara sistematik
TIM nasional pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) siap melawan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu 2024.
PAKAR hukum tata negara Bivitri Susanti menerangkan situasi politik saat ini menjadi pelajaran telak dan penting bagi rakyat Indonesia tentang pentingnya peduli dan melek politik.
Film Dirty Vote menjelaskan penggunaan instrumen kekuasan untuk memenangkan Pemilu 2024.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved