Aktivis di Solo Sebut Film Dirty Vote Tunjukan Perusakan Demokrasi

AKTIVIS Solo Melawan Politik Amoral (SEMPAL) bersama Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Surakarta meyakini telah terjadi perusakan demokrasi yang sangat masif di tengah penyelenggaraan Pemilu 2024 ini. Hal itu disimpulkan usai melakukan nonton bersama film dokumenter Dirty Vote.

Mereka mengaku miris usai nobar film dokumentar yang mengungkap berbagai instrumen kekuasaan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.

"Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang demi mempertahankan status quo," tegas Deana Sari, Ketua GMNI Solo di Cafedangan, Manahan, Minggu (11/2) malam.

Baca juga : Di Balik Dirty Vote, Sang Sutradara Dandhy Dwi Laksono

Gambaran kecurangan itu terungkap jelas dan gamblang lewat film dokumenter yang disutradarai Dandy Dwi Laksono dan dinarasikan tiga ahli hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Yoseph Heriyanto mewakili SEMPAL mengungkapkan, film Dirty Vote sejalan dengan analisa politik SEMPAL selama ini. 

"Pertama, memang ada kecurangan terstruktur, massif dan sistematis yang dilakukan oleh kekuasaan dalam hal ini Presiden Jokowi untuk memenangkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka," terang dia.

Baca juga : 1 Juta Penonton dalam 8 Jam, 'Dirty Vote' Telanjangi Kecurangan Pilpres 2024

Menurut dia, kecurangan menjadi manifest sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan perubahan syarat Capres dan Cawapres dengan mengabulkan pengalaman memimpin sebagai syarat baru tanpa mengindahkan umur, sehingga Gibran Rakabuming Raka lolos sebagai cawapres.

Tidak berhenti sampai di MK, lanjut dia, kecurangan demi kecurangan terus dilakukan secara vulgar dengan memainkan politik bansos, permainan harga pupuk di pasaran, dan janji kenaikan gaji buat ASN.

SEMPAL menilai, untuk mengalahkan kecurangan agar jangan sampai menang satu putaran, diperlukan adanya persatuan relawan pendukung capres-cawapres nomor urut 01 dan 03 dalam melakukan percepatan pendidikan politik kepada masyarakat, mengabarkan kepada masyarakat bahwa kecurangan yang terjadi pada proses Pemilu 2024, sudah pada tahap membahayakan masa depan NKRI.

Baca juga : Lebih dari 50 Dugaan Kecurangan Pemilu Terjadi dalam Tiga Minggu Terakhir

Bagi SEMPAL, politik dinasti yang dilakukan Jokowi tidak dapat dibenarkan. Kalau hal ini di biarkan, dan menjadi contoh bagi pejabat di bawahnya, semua berhak melakukan politik dinasti. 

"Maka keluarga Dinasti akan selalu hidup enak dengan kekuasaan di tangan. Sementara rakyat sulit cari kerja dan hidup dalam kemiskinan," tukas dia.

Pada bagian lain, Deana Sari menyambut baik Film Dirty Vote sangat bagus untuk memberikan Pendidikan politik secara ilmiah. 

Baca juga : Film Dirty Vote Viral, Gibran Rakabuming: Belum Nonton

"Tiga bintang ahli Hukum Tatan Negara, Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari memaparkan data-data secara kronologis bagaimana kecurangan Pemilu berlangsung," sergah dia.

Bagi Deana, kaum muda setidaknya masih memiliki harapan, ada tauladan juang dari suara yang berbeda bahwa tidak semua pelaku politik menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan. Masih ada suara hati nurani yang mewakili etika dan moral melawan politik yang amoral dan tanpa etika.

"Terus terang film ini menambah semangat kami untuk ikut menyuarakan pentingnya berpolitik dengan etika sebagai Gerakan Moral Mahasiswa. Kami yang tergabung dalam Aliansi SODARA juga sudah melakukan aksi massa pada t8 Februari kemarin di depan Balaikota," tukas Deana.

Baca juga : Anies Baswedan: FIlm Dirty Vote Gambarkan Tanda Kecurangan di Pemilu 2024

Yang jelas, imbuhnya, Dirty Vote memiliki kesamaan pandangan terhadap situasi politik nasional dan menjadi landasan aktivis mahasiswa se-Solo Raya bergerak dalam aksi 8 Februari lalu, sebagai upaya menyelamatkan demokrasi dari ancaman Oligarkhi dan Politik DInasti.

Rikmadenda Arya Mustika, Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN) menambahkan, gelombang protes yang dilakukan banyak kalangan, dari tokoh agama, masyarakat, akademisi dan budayawan serta mahasiswa di berbagai kota yang semakin massif menjadi tanggung jawab bersama agar sampai ke rakyat di desa-desa dan kaum buruh di pabrik-pabrik, dengan bantuan media sosial dan media massal.

"Dan perlunya mahasiswa turun langsung ke rakyat, berdiskusi dengan rakyat. Dengan harapan, kami tetap waras akal dan nurani dalam menyelamatkan demokrasi dengan menghukum mereka yang curang pada coblosan tanggal 14 Februari besok," pungkas dia. (Z-5)