Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
LEBIH dari 50 dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terjadi dalam kurun sekitar hampir tiga minggu. Hal itu berdasarkan pemantauan di 10 provinsi.
“Ada 53 dugaan kecurangan pemilu yang telah kami verifikasi. Masih ada juga yang sedang diverifikasi,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Pemilu Curang Almas Sjafrina dalam konferensi pers di Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (12/2).
Almas memerinci 22 dugaan kecurangan terkait pemilihan legislatif (pileg). Kemudian 21 dugaan kecurangan terkait pemilihan presiden (pilpres) dan lima dugaan kecurangan terkait pileg-pilpres.
Baca juga : Presiden Jokowi Tegaskan tidak akan Ikut Kampanye
“Pileg-pilpres misalnya yang terjadi dalam kampanye akbar partai X, di dalamnya disertai kampanye dari calon presiden atau calon wakil presiden,” jelas dia.
Almas menyebut ada lima dugaan kecurangan yang masuk kategori lain. Contohnya masalah netralitas penyelenggara pemilu.
“Kami yakin masih banyak kecurangan yang tidak ter-capture,” papar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.
Baca juga : Pencalonan Gibran Problematik, Bukti Kecurangan dan Cawe-cawe Jokowi
Pemantauan dilakukan di 10 provinsi di Indonesia, yakni Aceh, Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selanjutnya Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
Temuan tersebut berdasarkan pemantauan periode 25 Januari 2024 hingga 10 Januari 2024. Metodenya dengan menerjunkan dua pemantau di masing-masing provinsi dan mengumpulkan informasi dari media sosial serta media massa. (Z-5)
Baca juga : Aiman Witjaksono akan Ajukan Praperadilan Terkait Penyitaan Ponsel
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari menjabat tak mengekang kebebasan masyarakat sipil.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria mengungkapkan tantangan demokrasi Indonesia pada pemerintahan Prabowo ke depan semakin berat, khususnya dalam memulihkan integritas kelembagaan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved