Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Presiden Joko Widodo menegaskan mengatakan tidak akan berkampanye atau mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Hal itu ia sampaikan untuk merespons isu yang berkembang terkait netralitasnya pada gelaran pemilu kali ini.
Jokowi mengatakan sikapnya yang sempat memberi keterangan terkait presiden boleh ikut kampanye hanya untuk menjelaskan kepada publik terkait aturan yang ada.
"Yang bilang (kampanye) siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye dan juga sudah pernah (kampanye saat pilpres 2019)," terang presiden di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (7/2).
Baca juga : Zulhas Akui Bahas Kampanye Prabowo-Gibran saat Bertemu Jokowi
Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu memperbolehkan presiden berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
"Saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab tidak. Saya tidak akan berkampanye," tegasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, netralitas Jokowi kian dipertanyakan menyusul berbagai atraksinya yakni bertemu dengan Prabowo Subianto dan para ketua umum partai politik yang mengusungnya. Putra Sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. (Z-11)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved