Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku membahas perihal politik, termasuk kegiatan kampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Bogor, Jawa Barat, Minggu (7/1).
Zulhas, begitu sapaan akrabnya, melaporkan pada Jokowi terkait hasil kampanye yang ia jalankan sebagai pengusung pasangan Prabowo-Gibran.
"Lapor, ya kan. Saya ke Indonesia timur, ke Sumatra, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Saya bilang, kami dapat sambutan begitu hangat. Mas Gibran, Pak Prabowo, disambut hangat sekali," ujar Zulkifli usai makan siang dengan Jokowi.
Baca juga: Soal Makan Bersama, Jawaban Jokowi dan Zulhas Berbeda
Ia juga memastikan bahwa Prabowo-Gibran akan melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan Jokowi saat ini, termasuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kami menyampaikan pikiran-pikiran kita, menyampaikan apa yang harus dilakukan, melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kan sangat pembaharu ya. Membangun IKN, membangun tol Jawa tembus, tol Sumatera tembus," ucapnya.
Baca juga: Soal Jokowi Bertemu Prabowo, Anies: Biar Rakyat Menilai
Selain itu, Zulkifli menyatakan akan melanjutkan bantuan sosial (bansos) serta program pemerintah lainnya. Ia juga menjanjikan dana abadi bagi pondok pesantren.
"Termasuk urusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Program Keluarga Harapan, bansos, itu akan dilanjutkan, akan ditambahkan, dana abadi pondok. Ini kita sampaikan insya Allah sekali putaran bisa selesai," tandasnya. (Z-11).
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved