Residu Perpecahan Usai Pemilu 2024

FOUNDER of Drone Emprit and Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menjelaskan beberapa situasi terkini pada media sosial baik pra maupun pascapemilu. Disampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik secara teknis namun tidak dengan kualitasnya.

“Pemilu berjalan lancar, baik dan damai tetapi masih banyak menyimpan berbagai hal terutama residu perpecahan yang sudah ada sebelum pelaksanaan pemilu. Saat film Dirty Vote keluar pra pemilu, respons masyarakat marah sekali dan takut terjadi adanya ketidaknetralan aparat negara,” jelasnya di Kantor MUI Pusat pada Senin (19/2).

Dijelaskan dalam data yang terpantau pada media sosial bahwa volume percakapan Dirty Vote ini sangat tinggi yang menimbulkan dua sentimen. Sebanyak 50 sentimen negatif tertuju pada tokoh dan lembaga yang ada di dalam film mulai dari Presiden RI, KPU, POLRI, dan ASN.

Baca juga : Integritas Pemilu 2024 Dinilai tidak Berkualitas meski Berjalan Lancar

Sementara itu, ada sentimen positif sebesar 43% kendati film ini tidak berdampak pada elektoral. Selain itu, sebanyak 85% publik menaruh sentimen negatif kepada sirekap.

“Kami memonitor berbagai isu yang ada salah satunya adalah percakapan tentang pilpres dan kecurangan pemilu banyak sekali dibicarakan pada media sosial. Ini akan menjadi PR berikutnya bagi demokrasi kita. Belum lagi bicara pro dan kontra Quick Count dan teknis pendataan suara pada aplikasi Sirekap yang banyak dikeluhkan warganet,” katanya.

Fahmi mendorong agar MUI turut memperhatikan dan memberi himbauan etis terkait adanya tindak kecurangan yang terjadi pada masa pra dan pasca pemilu. Hal ini dikatakan sangat penting untuk turut keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Baca juga : Polri Antisipasi Ketidakstabilan Politik Setelah Pemilu

“Dugaan kecurangan sebelum pemilu seperti pemberian bansos, pengerahan kepala daerah dan sebagainya ini perlu untuk kita ingatkan bahwa hal itu tidak etis dan jangan sampai jadi format baru pada pemilu selanjutnya. Apakah pilpres ke depan akan dilakukan seperti ini juga? Di sini saya berharap MUI bisa hadir mengawal etika dan moral,” jelasnya.

Fahmi lebih lanjut mendorong MUI agar melakukan dialog konstruktif dan rekonsiliasi nasional serta mengambil inisiatif yang mempertemukan antar pemimpin politik, tokoh masyarakat, dan kelompok agama untuk mempromosikan rekonsiliasi nasional.

“MUl bisa berperan sebagai fasilitator dialog antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk para pemimpin politik, untuk mencari solusi atas ketegangan pasca pemilu. Melalui dialog ini, MUl dapat membantu meredakan ketegangan dan mendorong pemahaman bersama,” jelasnya.

Baca juga : Wakil Ketua Umum MUI Soroti Pemilihan Presiden, Legislatif dan DPD dari Perspektif Agama dan Hukum

Mengingat isu kecurangan pemilu, Fahmi berharap MUI dapat mengambil peran dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam proses demokrasi. MUl bisa mengadvokasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Dev/Z-7)