Integritas Pemilu 2024 Dinilai tidak Berkualitas meski Berjalan Lancar

KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, K.H Cholil Nafis mengatakan bahwa proses Pemilu 2024 secara teknis berjalan lancar, damai dan aman meskipun secara penilaian integritas tidak berkualitas karena dinodai dengan berbagai perilaku pelanggaran etik secara hukum.

“Penyelenggaraan pemilu ini tergolong sukses tetapi tidak terlalu sukses karena ada banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang harus diulang, ada beberapa kerusuhan atau kecurangan di beberapa tempat. Kita sepakat bahwa pemilu merupakan instrumen mencari pemimpin tapi masih ada yang harus dievaluasi dan diperbaiki bersama,” ujarnya saat ditemui Media Indonesia di Kantor MUI Pusat pada Senin (19/2).

Cholil mendorong semua pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu agar bisa bertanggung jawab menyelesaikan perkara kecurangan maupun pelanggaran hukum. Diharapkan agar berbagai insiden yang mencederai proses demokrasi yang terjadi, tidak lagi terulang pada pemilu selanjutnya.

Baca juga : Kisruh Sirekap Ganjal Pemilu

“Jika kita mau menyalahkan terkait proses atau kualitas pemilu, kita harus mengkritisi proses yang sebelumnya terjadi yaitu sebelum pemilu. Hal ini harus menjadi catatan, sebab jika ini tidak ada catatan dari kita, maka masyarakat akan melihat bahwa proses yang terjadi di MK dan kecurangan itu hal yang lumrah. Format kecurangan dan pelanggaran itu jangan sampai itu terjadi lagi di pemilu selanjutnya,” jelasnya.

Selain itu, Cholil mengatakan bahwa sudah seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai wasit dari penyelenggara pemilu 2024, bisa bersikap adil dan netral hingga proses perhitungan suara selesai.

“Meskipun telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, kita tetap mendorong agar KPU dan Bawaslu selalu bisa memastikan pelaksanaan pemilu ini damai, jangan sampai penyelenggara dan pemangku amanah undang-undang justru melakukan motif di luar aturan. Jika kita tidak percaya Mahkamah Konstitusi (MK), KPU dan Bawaslu, maka siapa yang akan dipercaya?” ungkapnya.

Baca juga : Tolak Pemilu Basa-basi

Cholil juga mengomentari beberapa isu terkini salah satunya film ‘Dirty Vote’ yang sempat menjadi perbincangan hangat di media massa. Secara khusus, Cholil menanggap film tersebut sebagai basis edukasi agar menjadi pelajaran bagi para politisi maupun masyarakat ke depan.

“Film itu memiliki data, jadi bagi saya ini bukan black campaign tapi white campaign karena bisa memberikan gambaran kepada masyarakat seperti apa proses kecurangan itu berjalan. Dalam hal ini memang disayangkan, karena seharusnya Bawaslu bisa berdiri di tengah dan menjadi wasit,” tuturnya.

Menurut Cholil, pemilu merupakan instrumen legal bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin sehingga harus dilaksanakan dengan cara-cara yang beradab, bukan justru menjadikan pemilu sebagai tujuan praktis semata.

Baca juga : Kecurangan Pemilu: Calon Komisioner Tidak Ikut Tes, Tapi Diloloskan

“Pemilu bukan tujuan, tetapi sebuah wasilah saja, ini yang harus dipikirkan bersama. MUI juga telah menyampaikan kewajiban bagi masyarakat untuk terus mengawal dan terlibat dalam pelaksanaan pemilu,” katanya. (Dev/Z-7)