Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PAKAR hukum tata negara, Feri Amsari, mengungkap kejanggalan saat proses pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027.
Disebutkan, panitia seleksi (pansel) yang diketuai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Juri Ardiantoro meloloskan komisioner penyelenggara pemilu, tanpa menjalani tes CAT.
"Ada seorang peserta yang mengalami sakit di hari harus tes komputer Computer Assisted Test (CAT), dia sakit tidak isi sama sekali, mustahil bisa lolos tetapi ternyata lolos ya," kata Feri dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Juri Panitia Seleksi, Pelanggeng Dinasti?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 18 Februari 2024.
Baca juga : Kecurangan Pemilu Di Mana-Mana, Bawaslu Desak KPU Perbaiki Sirekap
Feri tak menyebut sosok tersebut, apakah saat ini menjabat komisioner KPU atau Bawaslu. Menurut dia, kejanggalan kelolosannya juga diketahui oleh peserta lainnya.
"Saya tidak usah sebut nama, yang ada menambah musuh saja. Tetapi semua sudah pernah dibuktikan siapa dan kenapa di ruang publik dan seluruh peserta tahu orangnya," ucap Feri.
Pada proses CAT itu, hasilnya juga janggal. Karena ketika tes komputer selesai, seharusnya otomatis sistem membuat ranking.
Baca juga : Sirekap tidak Sinkron Bisa Disengaja
Namun, di era Juri Ardiantoro hasil baru keluar berhari-hari. Hal itu justru berbeda dengan pansel di KPU dan Bawaslu daerah yang langsung menunjukkan rangking usai CAT selesai.
"Ketika kita kritik Anda (Juri) kalah dengan pansel yang ada di daerah yang kemudian begitu orang selesai CAT, langsung keluar nama," ucap Feri.
Feri menekankan dengan rangking yang langsung keluar maka tidak ada upaya untuk memanipulasi hasil CAT. Termasuk mendongkrak nilainya.
Baca juga : Komisioner KPU Wonosobo Kerahkan KPPS Menangkan Salah Satu Paslon
"Sehingga tidak ada upaya memanipulasi dari pansel terhadap orang-orang tertentu, tidak ada upaya kemudian meningkatkan nilainya. sehingga orang dengan batasan tertentu sudah tidak bisa lagi ikut tes berikutnya. Era Mas Juri lama berhari-hari 4 atau 5 hari setelah tes itu baru kemudian ditentukan siapa yang lolos ujian komputer itu," jelas Feri.(MGN/Z-4)
Pelanggaran pemilu mencakup tindak pidana pemilu, pelanggaran administratif pemilu, dan pelanggaran kode etik pemilu.
GPMP menargetkan puluhan juta suara untuk pasangan calon nomor urut 1 Anies Baawedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Pemilu 2024.
PENGGELEMBUNGAN jumlah pemilih dalam situs Sirekap juga terjadi di wilayah Jawa Barat. Lagi-lagi, penggelembungan terjadi pada pasangan Prabowo-Gibran.
Dalam aksi turun ke jalan di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (26/2), mahasiswa mengecam keputusan politik pemerintah yang menghasilkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan.
Indikasi dugaan penggelembungan suara itu terjadi di Kecamatan Margahayu.
Doa bersama akan digelar di Masjid Al Fadjr di Jalan Cijagra, Kota Bandung, pada Sabtu (16/3)
WAKIL Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Gus Imin merespons kritikan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD kepada KPU usai Hasyim Asy’ari diberhentikan sebagai ketua KPU
KOMISIONER HAM PBB Michelle Bachelet mendesak China/Tiongkok untuk meninjau kembali kebijakan kontra terorismenya, agar mematuhi standar HAM internasional.
EVALUASI terhadap Komisi Informasi Pusat (KIP) yang merupakan lembaga sampiran negara dinilai perlu dilakukan.
Rahmat menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-66 tahun di Rumah Sakit Dustira Cimahi, Jawa Barat pukil 01.22 WIB.
Lima komisioner KPU Kabupaten Poso menjalani sidang kode etik karena ada dugaan mendukung salah satu paslon dalam Pilkada 2019 yang kini dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Poso.
Menurut dia, proses seleksi Bawaslu di Provinsi Papua Selatan berlangsung tidak transparan, terkesan terburu-buru, dan diduga melayani kepentingan politik pihak tertentu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved