Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANAK ketiga Presiden ketiga RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Anita Wahid, menilai penegakan hukum di periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk. Hal ini merespons sikap Anita yang ikut mengkritik pemerintahan Jokowi.
"Bahwa kondisinya juga jauh lebih buruk gitu semasa-masa-masa kepemimpinan Jokowi terutama di periode kedua, kita melihat bagaimana penegakan hukum itu semakin semakin keras terhadap kritik gitu," kata Anita dalam diskusi virtual bertajuk 'Kotak Pandora Manipulasi Demokrasi dan Perlawanan Kaum Intelegensia: Outlook Demokrasi LP3ES 2024', Minggu, 11 Februari 2024.
Anita mencontohkan ketika mahasiswa melakukan demonstrasi yang kerap mendapat tindakan represif. Tindakan itu didapatkan dari pelibatan kelompok partisipasi publik seperti buzzer.
Baca juga : 15 Eks Pimpinan KPK Sebut Presiden Abaikan Standar Moral dan Etika
"Kita melihat teman-teman yang melakukan demonstrasi sudah dihujat oleh para kelompok polarisasi ya yang menggunakan partisipasi publik kuat tadi," ujar Anita.
Civitas Akademika Universitas Canberra itu turut menyayangkan aksi demonstrasi juga diganggu oleh sekelompok oknum. Kemudian, membuat seolah-olah aksi demonstrasi itu menjadi rusuh oleh ulah mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya.
"Kita lihat gitu tiba-tiba ada sekelompok orang datang, yang kelihatan sangat terstruktur sangat terlatih, tiba-tiba melakukan kerusuhan gitu dalam beberapa menit, kemudian mereka cabut nah kerusuhannya kemudian dilimpahkan kesalahannya kepada demonstran," ujar Anita.
Baca juga : Sebut KPK Jadi Senjata Jokowi di Pilpres 2024, Denny Indrayana Dinilai Tendensius
Sebelumnya, Anita membacakan Maklumat Canberra yang mewakili Forum Komunikasi Mahasiswa Indonesia Australia National University. Isi maklumat itu mengkritik pemerintahan Jokowi terhadap situasi politik bangsa saat ini.
(Z-9)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Putri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, menegaskan humor punya posisi penting sebagai medium kritik dan refleksi sosial.
Menurutnya, pengabdian Banser tidak hanya berhenti pada aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan, solidaritas sosial, dan pelayanan publik.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menggelar syukuran atas anugerah gelar pahlawan nasional kepada K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marsinah.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa meminta masyarakat menerima keputusan pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh
Selain Soeharto, terdapat sembilan tokoh lain yang turut menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini.
Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh bangsa pada Senin (10/11), bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved