Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
ANAK ketiga Presiden ketiga RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Anita Wahid, menilai penegakan hukum di periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk. Hal ini merespons sikap Anita yang ikut mengkritik pemerintahan Jokowi.
"Bahwa kondisinya juga jauh lebih buruk gitu semasa-masa-masa kepemimpinan Jokowi terutama di periode kedua, kita melihat bagaimana penegakan hukum itu semakin semakin keras terhadap kritik gitu," kata Anita dalam diskusi virtual bertajuk 'Kotak Pandora Manipulasi Demokrasi dan Perlawanan Kaum Intelegensia: Outlook Demokrasi LP3ES 2024', Minggu, 11 Februari 2024.
Anita mencontohkan ketika mahasiswa melakukan demonstrasi yang kerap mendapat tindakan represif. Tindakan itu didapatkan dari pelibatan kelompok partisipasi publik seperti buzzer.
Baca juga : 15 Eks Pimpinan KPK Sebut Presiden Abaikan Standar Moral dan Etika
"Kita melihat teman-teman yang melakukan demonstrasi sudah dihujat oleh para kelompok polarisasi ya yang menggunakan partisipasi publik kuat tadi," ujar Anita.
Civitas Akademika Universitas Canberra itu turut menyayangkan aksi demonstrasi juga diganggu oleh sekelompok oknum. Kemudian, membuat seolah-olah aksi demonstrasi itu menjadi rusuh oleh ulah mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya.
"Kita lihat gitu tiba-tiba ada sekelompok orang datang, yang kelihatan sangat terstruktur sangat terlatih, tiba-tiba melakukan kerusuhan gitu dalam beberapa menit, kemudian mereka cabut nah kerusuhannya kemudian dilimpahkan kesalahannya kepada demonstran," ujar Anita.
Baca juga : Sebut KPK Jadi Senjata Jokowi di Pilpres 2024, Denny Indrayana Dinilai Tendensius
Sebelumnya, Anita membacakan Maklumat Canberra yang mewakili Forum Komunikasi Mahasiswa Indonesia Australia National University. Isi maklumat itu mengkritik pemerintahan Jokowi terhadap situasi politik bangsa saat ini.
(Z-9)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
PUTRI Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Inayah WD Rahman atau dikenal juga sebagai Inayah Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU TNI.
Soeharto, dan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) masuk dalam nama yang diusulkan Kemensos untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun ini
Penghargaan itu diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi Yenny yang dalam membangun masyarakat inklusif. Lalu, memberdayakan perempuan, dan menyebarkan nilai-nilai perdamaian
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekaguman kepada Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Prabowo tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap jajarannya
KESEMPATAN warga Tionghoa merayakan Imlek sesungguhnya menjadi jauh lebih terbuka sejak Presiden Ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved