Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
SIKAP dan pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jelang hari pemungutan suara dinilai semakin menunjukkan kontras dengan Presiden Joko Widodo. Ahok dan Jokowi selama ini dinilai berada dalam sisi yang sama secara politik.
Menurut Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana, pernyataan Ahok yang dilontarkan setelah mundur sebagai Komisaris Utama PT Pertamina mempertegas dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
"Ahok ingin mengatakan bahwa dia adalah PDIP. Dan ketika dia adalah PDIP, maka berjarak dengan Jokowi yang mendukung 02 (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka), itu yang kelihatan," terangnya kepada Media Indonesia, Sabtu (10/2).
Baca juga : Survei LSI Denny JA Hasilkan Pilpres 1 Putaran
Adit mengatakan, Ahok sengaja melontarkan pernyataan yang kontroversial sebagai bentuk kampanye. Apalagi, ia hanya memiliki waktu terbatas karena baru mundur dari jabatan di Pertamina pada 2 Februari lalu. Artinya, kesempatan ia mendukung Ganjar-Mahfud hanya tersisa delapan hari sebelum masa tenang.
"Ketika waktunya terbatas, dia punya strategi agar mengambil perhatian. Dan menurut saya itu yang dilakukan," kata Adit.
Kendati demikian, keterlibatan Ahok disebut tidak bakal banyak mendongkrak elektabilitas Ganjar-Mahfud secara signifikan. Di sisi lain, Adit juga berpendapat tidak banyak pemilih pasangan Prabowo-Gibran yang bakal beralih karena pernyataan Ahok.
Baca juga : Tindakan Jokowi Dinilai Bertentangan dengan Demokrasi
"Karena pilihan pemilih relatif sudah kuat, agak berat juga mendorong perubahan itu kecuali kalau ada situasi yang berat, yang berdampak luas, dan berpengaruh ke banyak orang. Kelihatannya enggak ada, masih adem ayem," pungkasnya. (Z-8)
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
PAKAR Telematika, Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved