Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP dan pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jelang hari pemungutan suara dinilai semakin menunjukkan kontras dengan Presiden Joko Widodo. Ahok dan Jokowi selama ini dinilai berada dalam sisi yang sama secara politik.
Menurut Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana, pernyataan Ahok yang dilontarkan setelah mundur sebagai Komisaris Utama PT Pertamina mempertegas dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
"Ahok ingin mengatakan bahwa dia adalah PDIP. Dan ketika dia adalah PDIP, maka berjarak dengan Jokowi yang mendukung 02 (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka), itu yang kelihatan," terangnya kepada Media Indonesia, Sabtu (10/2).
Baca juga : Survei LSI Denny JA Hasilkan Pilpres 1 Putaran
Adit mengatakan, Ahok sengaja melontarkan pernyataan yang kontroversial sebagai bentuk kampanye. Apalagi, ia hanya memiliki waktu terbatas karena baru mundur dari jabatan di Pertamina pada 2 Februari lalu. Artinya, kesempatan ia mendukung Ganjar-Mahfud hanya tersisa delapan hari sebelum masa tenang.
"Ketika waktunya terbatas, dia punya strategi agar mengambil perhatian. Dan menurut saya itu yang dilakukan," kata Adit.
Kendati demikian, keterlibatan Ahok disebut tidak bakal banyak mendongkrak elektabilitas Ganjar-Mahfud secara signifikan. Di sisi lain, Adit juga berpendapat tidak banyak pemilih pasangan Prabowo-Gibran yang bakal beralih karena pernyataan Ahok.
Baca juga : Tindakan Jokowi Dinilai Bertentangan dengan Demokrasi
"Karena pilihan pemilih relatif sudah kuat, agak berat juga mendorong perubahan itu kecuali kalau ada situasi yang berat, yang berdampak luas, dan berpengaruh ke banyak orang. Kelihatannya enggak ada, masih adem ayem," pungkasnya. (Z-8)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved