Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP dan pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok jelang hari pemungutan suara dinilai semakin menunjukkan kontras dengan Presiden Joko Widodo. Ahok dan Jokowi selama ini dinilai berada dalam sisi yang sama secara politik.
Menurut Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana, pernyataan Ahok yang dilontarkan setelah mundur sebagai Komisaris Utama PT Pertamina mempertegas dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
"Ahok ingin mengatakan bahwa dia adalah PDIP. Dan ketika dia adalah PDIP, maka berjarak dengan Jokowi yang mendukung 02 (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka), itu yang kelihatan," terangnya kepada Media Indonesia, Sabtu (10/2).
Baca juga : Survei LSI Denny JA Hasilkan Pilpres 1 Putaran
Adit mengatakan, Ahok sengaja melontarkan pernyataan yang kontroversial sebagai bentuk kampanye. Apalagi, ia hanya memiliki waktu terbatas karena baru mundur dari jabatan di Pertamina pada 2 Februari lalu. Artinya, kesempatan ia mendukung Ganjar-Mahfud hanya tersisa delapan hari sebelum masa tenang.
"Ketika waktunya terbatas, dia punya strategi agar mengambil perhatian. Dan menurut saya itu yang dilakukan," kata Adit.
Kendati demikian, keterlibatan Ahok disebut tidak bakal banyak mendongkrak elektabilitas Ganjar-Mahfud secara signifikan. Di sisi lain, Adit juga berpendapat tidak banyak pemilih pasangan Prabowo-Gibran yang bakal beralih karena pernyataan Ahok.
Baca juga : Tindakan Jokowi Dinilai Bertentangan dengan Demokrasi
"Karena pilihan pemilih relatif sudah kuat, agak berat juga mendorong perubahan itu kecuali kalau ada situasi yang berat, yang berdampak luas, dan berpengaruh ke banyak orang. Kelihatannya enggak ada, masih adem ayem," pungkasnya. (Z-8)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved