Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
DAPUR Rakyat Halal (DRH) Anies-Muhaimin (AMIN) tak akan didirikan di lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu ditegaskan Ketua Panitia Nasional DRH Amin, Sabriati Aziz untuk membantah kabar yang beredar. Pihaknya menyadari, pendirian DRH Amin tidak boleh mengganggu jalannya pemungutan suara di TPS pada Rabu (14/2) mendatang.
"Kami sudah mengantisipasi jangan sampai dapur ini jadi mengganggu. Enggak sama sekali (didirikan di lokasi TPS)," ujarnya dalam acara Peluncuran DRH Amin di Jakarta, Jumat (9/2).
Ia mengatakan rencananya ada 50 ribu titik DRH Amin di seluruh Indonesia. Dapur-dapur itu didirikan untuk menyediakan konsumsi kepada saksi Amin, baik yang bertugas di dalam maupun luar TPS. Namun, pihaknya juga akan menawarkan makanan kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Baca juga : Cak Imin Ajak Relawan Kerja Keras Jaga Suara Perubahan
Menurutnya, DRH Amin tak hanya berbentuk dapur umum yang didirikan oleh para relawan Amin, tapi juga mencakup dapur dari para relawan yang memiliki usaha di bidang kuliner. Salah satunya adalah bantuan dari Perhimpunan Rumah Makan Padang di Jawa Barat.
"Kawan-kawan dari Jawa Barat, Perhimpunan Rumah Makan Padang, mereka memberikan kontribusi berupa dapur. Kami sudah siapkan spanduk seragam seluruh Indonesia dan kita kirimkan ke teman-teman untuk menunjukkan bahwa ini betul-betul gerakan rakyat," terang Sabriati.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan pendirian dapur umum di lokasi TPS bakal menimbulkan persepsi kepada masyarakat, baik sebelum maupun sesudah masuk ke TPS. Menurutnya, itu bakal mempengaruhi pilihan pemilih. Hal tersebut disampaikan Hasyim saat menjawab pertanyaan wartawan yang bertanya tanggapan KPU terkait rencana pendirian dapur umum oleh Timnas Amin di TPS.
Baca juga : Timnas Amin Siapkan Saksi Kawal Seluruh TPS
"Kalau ada buka tenda seperti itu, dapur umum, atau memberikan makanan pasti akan menggunakan identitasnya," ujar Hasyim.
"Situasi seperti ini akan menimbulkan persepsi, dan sebelum serta sesudah masuk TPS akan dianggap mempengaruhi pilihan. Hal seperti ini akan menimbulkan problem dan komplain dari pihak lain," sambungnya.
Meski konsumsi yang dimasak nantinya akan dibagikan ke saksi Amin, Sabriati menyebut pihaknya juga bakal menawarkan kepada petugas KPPS. Namun, pemberian konsumsi yang dimasak di DRH Amin kepada petugas KPPS tidak bersifat memaksa. (Z-8)
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Jika PPP ingin kembali eksis, sudah sewajarnya harus membuka diri dengan merangkul semua pihak
ANIES Baswedan turut menjadi salah satu tokoh ternama yang melayat Ibrahim Sjarief Assegaf. Sosok Ibrahim, suami Najwa Shihab meninggal dunia pada Selasa, (20/5) siang.
KABAR Ibrahim Sjarief Asegaf, suami Najwa Shihab meninggal dunia, menjadi perhatian banyak kalangan. Beberapa tokoh ikut melayat seperti Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan.
Cari tahu partai politik Anies Baswedan! Telusuri perjalanan karir politiknya, dari akademisi hingga tokoh publik. Informasi lengkap dan relevan di sini!
Kisah cinta masa muda Anies Baswedan akan segera diangkat ke layar lebar lewat film bertajuk Senyum Manies Love Story.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved