Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berseru kepada aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tidak lagi mengintimidasi rakyat. Seruan itu disampaikannya dalam kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (3/2).
"Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini," ujar Megawati, Sabtu (3/2).
Dia menegaskan, PDIP adalah partai politik yang sah dan berhak untuk mengikuti pemilu. Pemilu pun merupakan hak rakyat, sehingga tidak boleh ada intimidasi apapun dari aparat.
Baca juga : Megawati Sentil Jokowi
"Sebagai partai yang sah, artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian, ingat!" imbuhnya.
Megawati mengaku sudah tidak bersabar lagi melihat intimidasi yang dilakukan aparat di republik ini. Rakyat seharusnya diberi kebebasan, berhak untuk menentukan pilihannya dan dijamin hukum.
Saat ini, kata dia, kekuasaan telah dimanfaatkan untuk mengintimidasi rakyat. Tidak heran bila banyak gerakan dari rakyat untuk mengawal pemilu kali ini.
Baca juga : Fraksi Gerindra Beri Sinyal Tolak Pembentukan Panja Netralitas Polri
"Saya enggak bisa melihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia. Yang mempunyai hak yang sama dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita," ucapnya.
Megawati pun meminta rakyat untuk tidak takut akan intimidasi yang dilakukan aparat. Aparat hukum seyogyanya melindungi rakyat, bukan justru memecah belah rakyat hanya untuk kepentingan politik dan kekuasaan.
"Siapapun orangnya, kalau merasa sebagai warga negara Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan," tegas Megawati.
Baca juga : Gelar Rapat Konsolidasi, Megawati Kumpulkan Ketum Parpol Pendukung Ganjar
Megawati menambahkan bahwa pihak yang melakukan intimidasi adalah pihak yang takut kalah dalam pemilu. Untuk itu rakyat tidak boleh takut untuk mengawal pemilu yang jujur dan adil.
Baca juga : Megawati Cerita Suasana Jelang Pemilu seperti Suasana Dansa, Jokowi Bingung
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Bawaslu akan mengklarifikasi laporan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Semua daerah didorong untuk berkoalisi dengan parpol lain karena membangun daerah harus dilakukan bersama-sama
Obor Api Perjuangan diserahkan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah H Sumanto kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan.
PDI Perjuangan merekomendasikan Ono Surono sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang akan bertarung di Pilkada 2024.
Sikap itu merupakan penolakan atas praktik kolonialisme oleh Israel
Muhadjir Effendy mengatakan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memahami kondisi Indonesia terkait polemik keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved