Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berseru kepada aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tidak lagi mengintimidasi rakyat. Seruan itu disampaikannya dalam kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (3/2).
"Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini," ujar Megawati, Sabtu (3/2).
Dia menegaskan, PDIP adalah partai politik yang sah dan berhak untuk mengikuti pemilu. Pemilu pun merupakan hak rakyat, sehingga tidak boleh ada intimidasi apapun dari aparat.
Baca juga : Megawati Sentil Jokowi
"Sebagai partai yang sah, artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian, ingat!" imbuhnya.
Megawati mengaku sudah tidak bersabar lagi melihat intimidasi yang dilakukan aparat di republik ini. Rakyat seharusnya diberi kebebasan, berhak untuk menentukan pilihannya dan dijamin hukum.
Saat ini, kata dia, kekuasaan telah dimanfaatkan untuk mengintimidasi rakyat. Tidak heran bila banyak gerakan dari rakyat untuk mengawal pemilu kali ini.
Baca juga : Fraksi Gerindra Beri Sinyal Tolak Pembentukan Panja Netralitas Polri
"Saya enggak bisa melihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia. Yang mempunyai hak yang sama dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita," ucapnya.
Megawati pun meminta rakyat untuk tidak takut akan intimidasi yang dilakukan aparat. Aparat hukum seyogyanya melindungi rakyat, bukan justru memecah belah rakyat hanya untuk kepentingan politik dan kekuasaan.
"Siapapun orangnya, kalau merasa sebagai warga negara Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan," tegas Megawati.
Baca juga : Gelar Rapat Konsolidasi, Megawati Kumpulkan Ketum Parpol Pendukung Ganjar
Megawati menambahkan bahwa pihak yang melakukan intimidasi adalah pihak yang takut kalah dalam pemilu. Untuk itu rakyat tidak boleh takut untuk mengawal pemilu yang jujur dan adil.
Baca juga : Megawati Cerita Suasana Jelang Pemilu seperti Suasana Dansa, Jokowi Bingung
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved