Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus mengkritisi ketidaknetralan pemerintah. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato HUT 51, Rabu (10/1) menegaskan tentang ketidaknetralan dan intimidasi yang benar-benar terjadi.
"Pencermatan saya, akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser, ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi,” katanya di Jakarta Selatan.
Di tengah situasi tersebut, Megawati bersyukur rakyat mau bergerak melawan intimidasi. Ia menyinggung perlawanan mahasiswa, seorang ibu di Jawa Timur, hingga Ketua RT di Jawa Tengah atas intimidasi sejumlah pihak.
Baca juga : Jokowi Lakukan Dekadensi Demokrasi
Dalam kesempatan yang sama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menyampaikan pidato Mega yang menyentil tentang kekuasaan yang memiliki batas. Megawati sambung Hasto menyampaikan hal tersebut secara tersirat yang bertujuan agar terjadi peningkatan kualitas demokrasi.
"Oleh konstitusi kekuasaan presiden dibatasi dua periode sehingga tidak perlu ada upaya memperpanjang baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demokrasi sebagai mekanisme 5 tahunan yang seharusnya menunjukkan peningkatan kualitas dari demokrasi itu sendiri," paparnya.
Kekuasaan bersifat sementara dan itu diberikan oleh rakyat maka harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara. Dengan pidato ini Megawati mengingatkan rakyatlah yang memiliki kebenaran politik tersebut.
Baca juga : Maruarar Sirait Kembali Temui Presiden Jokowi di Istana
"Pak Jokowi sudah sangat paham bahwa konstitusi mengamanatkan jabatan presiden hanya dua periode dalam demokrasi yang sehat. Itu yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya tugas sebagai pemimpin juga ditentukan untuk mempersiapkan siapa calon pemimpin dan itu muncul seharusnya dari bawah bukan dari keluarga," tegasnya.
Saat ditanya terkait ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam HUT hari ini, PDIP menyerahkan kepada rakyat untuk menilainya. Melalui momentum ini PDIP telah menegaskan sebagai partai wong cilik yang berpihak pada rakyat. Sedangkan elit parpol pasti bisa berubah sedangkan rakyat itu tetap.
"Rakyat yang melihat. PDIP ini partai dengan loyalitas tinggi kami menyiapkan pemimpin dengan setulus hati ketika ada yang meninggalkan, bagian dari suatu tanggung jawab yang nanti rakyat yang akan menilai"
Baca juga : Megawati Soekarnoputri: Hei Polisi, Jangan Intimidasi Rakyatku!
Sedangkan dengan berbagai manuver politik yang dilakukan Jokowi bahkan disebut pasang badan untuk pasangan calon tertentu, Hasto menyebut tugas pemimpin seharusnya melindungi dan harus netral.
"Akhirnya rakyat melihat juga tugas seorang pemimpin itu harusnya melindungi segenap bangsa tidak boleh berpihak. Apalagi jabatan presiden selaku kepala negara kepala pemerintahan dituntut untuk netral dan itu disampaikan oleh presiden. Maka tinggal rakyat menunggu apakah pemimpin ini satu kata dan perbuatan. Ini yang kita harapkan konsistensi dari seorang pemimpin," cetusnya.
Rakyat sambung dia menjadi penentu dalam pemilu termasuk memutuskan mana yang konsisten dan tidak konsisten, mana yang digerakkan oleh harapan rakyat mana yang digerakkan oleh ambisi orang perorang. (Sru/Z-7)
Politikus PDIP Aria Bima menegaskan bahwa tuntutan tujuh tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak akan memengaruhi arah politik partai
PDIP belum menentukan sikap resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu
HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara
Jaksa sudah menyiapkan tuntutan untuk dibacakan. Persidangan digelar terbuka untuk umum.
DALAM rangka memperingati Bulan Bung Karno, organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar Soekarno Padel Open 2025, Sabtu (28/6).
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved