Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus mengkritisi ketidaknetralan pemerintah. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato HUT 51, Rabu (10/1) menegaskan tentang ketidaknetralan dan intimidasi yang benar-benar terjadi.
"Pencermatan saya, akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser, ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi,” katanya di Jakarta Selatan.
Di tengah situasi tersebut, Megawati bersyukur rakyat mau bergerak melawan intimidasi. Ia menyinggung perlawanan mahasiswa, seorang ibu di Jawa Timur, hingga Ketua RT di Jawa Tengah atas intimidasi sejumlah pihak.
Baca juga : Jokowi Lakukan Dekadensi Demokrasi
Dalam kesempatan yang sama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menyampaikan pidato Mega yang menyentil tentang kekuasaan yang memiliki batas. Megawati sambung Hasto menyampaikan hal tersebut secara tersirat yang bertujuan agar terjadi peningkatan kualitas demokrasi.
"Oleh konstitusi kekuasaan presiden dibatasi dua periode sehingga tidak perlu ada upaya memperpanjang baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demokrasi sebagai mekanisme 5 tahunan yang seharusnya menunjukkan peningkatan kualitas dari demokrasi itu sendiri," paparnya.
Kekuasaan bersifat sementara dan itu diberikan oleh rakyat maka harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara. Dengan pidato ini Megawati mengingatkan rakyatlah yang memiliki kebenaran politik tersebut.
Baca juga : Maruarar Sirait Kembali Temui Presiden Jokowi di Istana
"Pak Jokowi sudah sangat paham bahwa konstitusi mengamanatkan jabatan presiden hanya dua periode dalam demokrasi yang sehat. Itu yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya tugas sebagai pemimpin juga ditentukan untuk mempersiapkan siapa calon pemimpin dan itu muncul seharusnya dari bawah bukan dari keluarga," tegasnya.
Saat ditanya terkait ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam HUT hari ini, PDIP menyerahkan kepada rakyat untuk menilainya. Melalui momentum ini PDIP telah menegaskan sebagai partai wong cilik yang berpihak pada rakyat. Sedangkan elit parpol pasti bisa berubah sedangkan rakyat itu tetap.
"Rakyat yang melihat. PDIP ini partai dengan loyalitas tinggi kami menyiapkan pemimpin dengan setulus hati ketika ada yang meninggalkan, bagian dari suatu tanggung jawab yang nanti rakyat yang akan menilai"
Baca juga : Megawati Soekarnoputri: Hei Polisi, Jangan Intimidasi Rakyatku!
Sedangkan dengan berbagai manuver politik yang dilakukan Jokowi bahkan disebut pasang badan untuk pasangan calon tertentu, Hasto menyebut tugas pemimpin seharusnya melindungi dan harus netral.
"Akhirnya rakyat melihat juga tugas seorang pemimpin itu harusnya melindungi segenap bangsa tidak boleh berpihak. Apalagi jabatan presiden selaku kepala negara kepala pemerintahan dituntut untuk netral dan itu disampaikan oleh presiden. Maka tinggal rakyat menunggu apakah pemimpin ini satu kata dan perbuatan. Ini yang kita harapkan konsistensi dari seorang pemimpin," cetusnya.
Rakyat sambung dia menjadi penentu dalam pemilu termasuk memutuskan mana yang konsisten dan tidak konsisten, mana yang digerakkan oleh harapan rakyat mana yang digerakkan oleh ambisi orang perorang. (Sru/Z-7)
KETUA DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai vonis 3 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak adil, selama buron Harun Masiku belum tertangkap
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Thailand dan Kamboja sama-sama anggota Konferensi Asia Afrika yang digagas Bung Karno
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved