Jokowi Lakukan Dekadensi Demokrasi

MANUVER yang secara terang benderang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024 disebut sebagai bentuk sulitnya mengharapkan netralitas dari kekuasaan. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus bahkan mengatakan perilaku ketidaknetralan dari oknum beberapa institusi tidak mungkin muncul begitu saja tanpa ada pemicu.

"Memang kalau melihat tindak tanduk dan perilaku oknum dari beberapa institusi penyelenggara negara, kita sulit mengharapkan kekuasaan bersikap netral.

Hal ini terjadi karena Pak Jokowi mencalonkan anaknya sendiri dalam pilpres. Secara alamiah naluri seorang bapak tentu berusaha membela anaknya dan itulah persis yang terjadi sejak pencalonan Gibran sebagai cawapres," ujarnya, Rabu (10/1).

Baca juga: Survei: Masyarakat Puas terhadap Jokowi karena Bagi-bagi Bansos

Sikap tersebut praktis mendegradasi bahkan dekadensi demokrasi dan sangat nyata dirasakan ketika Jokowi melakukan berbagai manuver politik yang cukup vulgar.

"Kita sulit membedakan antara Jokowi sebagai presiden dan Jokowi sebagai bapaknya Gibran yang maju sebagai cawapres. Apa yang terjadi hari-hari ini bahkan lebih buruk dan vulgar dibanding zaman orde baru," cetusnya saat dihubungi.

Baca juga: Jokowi Absen di HUT, PDIP: Partai tidak Besar karena Satu Tokoh Saja

Terpisah Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri mengingatkan, pemilu sebagai agenda politik merupakan hal biasa yang terjadi lima tahun sekali.

“Sebenarnya ini hari-hari yang biasa setiap lima tahun. Tetapi, ternyata saya sering berbicara pada diri saya, kok pemilu ini sepertinya selalu dijadikan ajang. Padahal regulasinya itu sudah mantap, sudah ngerti siapa yang mesti coblos gitu,” ungkap Megawati.

Menurutnya pemilu adalah alat bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan seluruh aspirasi politiknya. Megawati pun meminta, siapapun yang ke depan menjadi pemimpin, harus dipertimbangkan dengan matang.

Dia pun meminta rakyat dalam memimpin Indonesia, harus melihat rekam jejak calon pemimpin tersebut.

“Cermati rekam jejaknya, moral dan etikanya, tanggung jawabnya, dan kemampuan memahami harapan lebih dari 270 juta rakyat indonesia,” tukasnya. (Sru/Z-7)