Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan 72% responden puas atas kinerja Presiden Joko Widodo. Dari jumlah itu, mayoritas responden puas karena alasan ada bantuan sosial (bansos).
"38,7% responden merasa puas karena Jokowi memberikan bansos," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam rilis survei secara daring, Rabu (10/1).
Selebihnya, Dedi mengatakan 20,1% responden mengaku puas karena Jokowi dianggap merakyat dan sederhana. Kemudian, 16,5% responden lainnya mengaku senang dengan pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Pemerintah Klaim Ekonomi Baik, tapi kok Bansos Ditambah Terus?
"Di luar itu, presiden tidak dapat persepsi yang cukup dari masyarakat," papar dia.
Dedi menyebut alasan kepuasan keempat, yakni Jokowi dinilai sukses mengurangi kemiskinan. Namun angkanya hanya 2,7%.
"Berikutnya mengendalikan harga pokok hanya 2%, menjaga keamanan sosial 1%, penegakan hukum 1%. Sisanya semua di bawah itu," jelas dia.
Baca juga: Presiden Jokowi Gencar Bagikan Bansos Jelang Pemilu, Ini Kata Istana
Survei IPO dilakukan pada 1 Januari hingga 7 Januari 2024. Responden survei mencapai 1.200 orang yang telah memiliki hak pilih atau berusia di atas 17 tahun.
Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dan pembagian kuesioner secara langsung. Margin of error sekitar ± 2,5% pada tingkat kepercayaan 95%. (Z-11)
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya akan memastikan agar program bantuan sosial (bansos) tahun 2024 tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik
Presiden Jokowi belakangan ini kerap membagi-bagikan bansos ke masyarakat secara langsung. Ini penjelasan Istana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved