Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan 72% responden puas atas kinerja Presiden Joko Widodo. Dari jumlah itu, mayoritas responden puas karena alasan ada bantuan sosial (bansos).
"38,7% responden merasa puas karena Jokowi memberikan bansos," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam rilis survei secara daring, Rabu (10/1).
Selebihnya, Dedi mengatakan 20,1% responden mengaku puas karena Jokowi dianggap merakyat dan sederhana. Kemudian, 16,5% responden lainnya mengaku senang dengan pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Pemerintah Klaim Ekonomi Baik, tapi kok Bansos Ditambah Terus?
"Di luar itu, presiden tidak dapat persepsi yang cukup dari masyarakat," papar dia.
Dedi menyebut alasan kepuasan keempat, yakni Jokowi dinilai sukses mengurangi kemiskinan. Namun angkanya hanya 2,7%.
"Berikutnya mengendalikan harga pokok hanya 2%, menjaga keamanan sosial 1%, penegakan hukum 1%. Sisanya semua di bawah itu," jelas dia.
Baca juga: Presiden Jokowi Gencar Bagikan Bansos Jelang Pemilu, Ini Kata Istana
Survei IPO dilakukan pada 1 Januari hingga 7 Januari 2024. Responden survei mencapai 1.200 orang yang telah memiliki hak pilih atau berusia di atas 17 tahun.
Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dan pembagian kuesioner secara langsung. Margin of error sekitar ± 2,5% pada tingkat kepercayaan 95%. (Z-11)
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved