Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengatakan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali secara otomatis dianggap keluar dari keanggotaan PKB. Ia dipecat usai menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pemecatan Ahmad Muhdlor disampaikan Cak Imin di sela-sela kegiatan kampanye di Lumajang, Jawa Timur, Sabtu, (3/2).
Cak Imin mengatakan pemecatan dilakukan karena Ahmad Mudhlor melanggar aturan partai karena secara terang-terangan tidak patuh pada keputusan partai, dengan mendeklarasikan dukungan kepada capres selain yang diusung PKB.
Baca juga : Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Mangkir dari Panggilan KPK
Ahmad Muhdlor Ali diketahui mendeklarasikan dukungan pada Prabowo-Gibran usai rumahnya digeledah penyidik KPK pekan lalu. KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo terkait pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.
Pemeriksaan KPK dilakukan beberapa saat, setelah upacara memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-165, Rabu (31/1).
OTT KPK terjadi pada 25 Januari terkait pemotongan insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo Siska Wati sebagai tersangka,
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Dalam pelantikan itu, Bobby menyampaikan empat pesan utama yang wajib dipegang para pejabat yang dilantik.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Hingga saat ini KPK belum mengonfirmasi secara resmi apakah penyegelan kantor PT DNG berkaitan langsung dengan OTT di Madina.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Saut mengatakan saat itu ia langsung menolak permintaan Kejaksaan. Sebab, KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved