Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi memberhentikan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai penggantinya.
"Penunjukan Bapak Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas, wewenang, dan tanggung jawab Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat dikonfirmasi, Jumat, 2 Februari 2024.
Ari menyebut masa jabatan Tito sampai Presiden Jokowi menunjuk Menko Polhukam definitif. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20/P Tahun 2024. Keppres ditandatangani Presiden Jokowi pada Jumat, 2 Februari 2024.
Baca juga: Mahfud MD Pamit kepada Jajarannya di Kemenkopolhukam
Sebelumnya pada Kamis, (1/2), Mahfud MD secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Februari 2024.
"Baru saja diterima bapak Presiden Joko Widodo yang ditemani Bapak Mensesneg Pratikno.Saya sampaikan surat kelanjutan tugas Menko Polhukam saya intinya saya ajukan permohonan berhenti," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Presiden, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).
Hari ini, Jumat, (2/1) Mahfud MD juga telah berpamitan kepada jajarannya di Kementerian Polhukam.
Baca juga: Cak Imin Nilai Langkah Mahfud Mestinya Diikuti Prabowo dan Gibran
Mahfud MD menegaskan bahwa keputusan untuk mundur dari jabatan merupakan urusan politik. Tidak ada persoalan lain termasuk isu terkait ketidakharmonisan kabinet.
Menurutnya, sebagai cawapres yang maju mendampingi Ganjar Pranowo, dirinya perlu menghindari potensi konflik kewenangan. Hal itu merupakan etika yang dipegangnya.
Menkopolhukam Budi Gunawan mengatakan keberhasilan penyitaan Rp11,8 triliun dari Wilmar kasus ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil) oleh Kejagung memperkuat pemerintahan yang bersih
(Menkopolhukam) Budi Gunawan (BG) menyampaikan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menindak tegas Eks Kapolres Ngada Polda NTT AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mutasi besar-besaran personel Polri, Menkopolhukam Budi Gunawan menyatakan bahwa seluruh pertimbangan ada di tangan Kapolri.
Menkopolhukam Budi Gunawan menyebut situasi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 atau nataru terpantau aman.
Keputusan dari Indonesia itu sudah final yakni akan memulangkan terpidana mati kasus Bali Nine.
Budi Gunawan mengakui bahwa kasus hukum yang menjerat mantan ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka tidak mudah diproses.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved