Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI merespon laporan Perkumpulan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat Migrant Care ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait data ganda pemilih dalam daftar pemilih tetap luar negeri (DPT LN) Johor Bahru, Malaysia, untuk Pemilu 2024.
Anggota sekaligus Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos menyebut pihaknya sedang mengkoordinasikan hal tersebut ke Panitia Penyelenggara Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Johor Bahru.
"Data ganda yang dimaksud Migrant Care itu apa, sedang kami pelajari rilis mereka," ujarnya lewat pesan singkat yang diterima Media Indonesia, Kamis (1/2).
Baca juga : 3.238 Pemilih Ganda Ditemukan di Johor Bahru, Migrant Care Laporkan KPU
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo dan rombongannya hari ini bertandang lagi ke Kantor Bawaslu RI, Jakarta, setelah pada Jumat (26/1) lalu melaporkan KPU RI atas dugaan pelanggaran administratif terkait data pemilih ganda dalam DPT LN New York.
Kedatangan Migrant Care kali ini, sambung Wahyu, untuk melaporkan 10 kali lipat dugaan data ganda di Johor Bahru. Dari hasil penelusuran manual yang dilakukan pihaknya, terdapat 3.238 data ganda dari total 119.491 DPT LN Johor Bahru.
Bagi Wahyu, laporan pihaknya terkait DPT LN di New York maupun Johor Bahru hanyalah sampel saja untuk menunjukkan potensi kegandaan pemilih. Migrant Care, sambungnya, ingin menyerukan ke Bawaslu dan KPU untuk melihat kembali secara cermat DPT LN, utamanya di negara dengan jumlah pemilih yang signifikan.
Baca juga : Amphuri Tegaskan Pentingnya KPU Fasilitasi Hak Suara Bagi Jemaah Haji dan Umrah di Pemilu 2024
"Kami punya keterbatasan, yang kami pelototin itu juga barang manual ya, bukan aplikasi yang saya kira Bawaslu dan KPU itu punya akses untuk melakukan analisis secara lebih cermat jadi," tandasnya.
Setelah Migrant Care melaporkan KPU dan PPLN New York ke Bawaslu pekan lalu, Ketua PPLN New York Indriyo Sukmono mengungkap pihaknya menemukan 198 data ganda dari total 11.141 DPT LN yang telah ditetapkan untuk Pemilu 2024.
Angka itu setara dengan 1,7% data ganda. Kendati demikian, angka itu lebih kecil dari temuan Migrant Care, yakni 374 pemilih ganda. (Tri/Z-7)
Tingginya kasus perdagangan orang di daerah tersebut merupakan dampak dari tidak terpenuhinya hak dasar warga.
Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan sebanyak 100 balai latihan kerja akan didirikan.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan pentingnya upaya pencegahan eksploitasi pekerja migran Indonesia.
LIMA pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lembata, Kamis (24/10) menyampaikan gagasan, strategi, visi, misi, serta keberpihakannya pada isu buruh migran.
Isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengemuka belakangan ini merupakan salah satu dari hasil perjuangan aktivis buruh migran.
Renstras BP2MI diharapkan jawab tantangan pekerja migran di masa depan
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Seleksi anggota KPU dan Bawaslu juga harus diperketat agar benar-benar menghasilkan komisioner yang independen dan berintegritas.
Anggota Bawaslu RI, Puadi, menegaskan kegiatan ini bukan sekadar seremoni dukungan, melainkan implementasi amanat UU untuk mempromosikan kinerja aparat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved