Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menolak laporan Perkumpulan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat Migrant Care kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Panitia Penyelenggara Pemilihan Luar Negeri (PPLN) New York terkait data ganda pemilih di sana yang mencapai 374 orang.
Hal itu disampaikan Koordinator Staf Pengelolaan Data dan Publikasi Migran Care Trisna Dwi Yuni Aresta di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/2). Laporan itu dibuat Migrant Care pada Jumat (26/1) lalu.
"Bahwa pelaporan kami, DPT LN (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri) New York dinyatakan tidak teregistrasi karena alasan yang juga tidak diungkapkan dalam surat tersebut," terang Trisna.
Baca juga : 3.238 Pemilih Ganda Ditemukan di Johor Bahru, Migrant Care Laporkan KPU
Berdsarkan penjelasan Bawaslu, Trisna mengungkap laporan pihaknya dinilai belum memenuhi syarat materiel. Padahal, Migrant Care merasa kelengkapan materiel pada laporan tersebut sudah lengkap. Menurut Bawaslu, laporan Migrant Care sudah ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) New York.
Pada Rabu (31/1) lalu, Ketua PPLN New York mengungkap pihaknya telah menemukan data ganda dalam DPT LN New York sebanyak 198 nama dari total 11.141 DPT LN di sana. Itu setara dengan 1,7% data ganda.
"Tentu jumlah ini (198 data ganda) jauh dari apa yang kami temukan sebanyak 374," kata Trisna.
Baca juga : Bawaslu Baru Tahu Ada Ribuan Pemilih Data Ganda di AS
Dalam menyikapi hal tersebut, Migrant Care menyayangkan minimnya sanksi yang diberikan Panwaslu sebagai perpanjangan tugas Bawaslu di luar negeri. Selain di New York, Panwaslu juga tidak memberikan sanksi berarti bagi PPLN Taipei yang sempat mendistribusikan surat suara di luar jadwal kepada pemilih.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengumumkan pihaknya bakal memantau jalannya Pemilu RI 2024 di beberapa lokasi, yaitu Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Pemilu RI di Malaysia dan Singapura digelar lebih awal dibanding di dalam negeri, yaitu 11 Februari 2024.
Adapun Pemilu RI di Hong Kong digelar pada 13 Februari 2024, sedangkan di Taiwan digelar pada 14 Februari 2024, sama dengan di dalam negeri. Selain di luar negeri, pemantauan di daerah perbatasan juga bakal dilakukan Migrant Care.
Baca juga : KPU-Kemendagri Diminta Tindaklanjuti Temuan 4 Juta DPT Non e-KTP
"Kami akan melakukan pemantauan dan pengawasan mobilitas orang di perbatasan karena ini untuk mencegah adanya mobilisasi pemilih, ini kami lakukan di Batam dan di Nunukan," tandas Wahyu. (Z-4)
INDONESIA mendesak Amerika Serikat (AS) dan Rusia segera melanjutkan perundingan untuk mencegah perlombaan senjata nuklir baru.
KETEGANGAN Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali meningkat setelah Teheran memperingatkan akan menyerang pangkalan militer AS di Timur Tengah jika Donald Trump melancarkan aksi militer
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trumpmembahas perkembangan pembicaraan Amerika dengan Iran.
KETEGANGAN Iran dan Amerika Serikat (AS) kembali meningkat meski kedua negara menyepakati kelanjutan perundingan nuklir. Teheran menegaskan garis merahnya
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan fokus yang kembali tertuju pada berkas Epstein untuk menyerang pendahulunya, Ehud Barak.
MENTERI Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan Teheran akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia jika negara adidaya itu melakukan serangan.
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menyebut penipuan scam online terhadap WNI biasanya terjadi melalui lowongan kerja palsu yang beredar di media sosial.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Para pekerja migran Indonesia ilegal kerap mendapatkan tindakan kekerasan hingga diskriminatif, sementara para majikan dan pengusaha yang mendatangkan mereka tidak mendapat tindakan tegas
Pemerintah Indonesia seperti tak punya kekuatan dalam penegakan kerjasama bilateral yang berkaitan dengan perlindungan PMI.
Pemerintah Indonesia, disebut hingga kini juga masih belum memberikan perlindungan memadai bagi pekerja migran perempuan.v
Kerugian Rp15,6 miliar berasal dari anggaran yang digunakan untuk pengiriman logsitik surat suara via metode pos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved