Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
DIREKTUR Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan langkah Mahfud MD mundur sebagai sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggambarkan sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang semakin jelas bertentangan dengan sikap politik Presiden Joko Widodo.
Umam berpendapat, langkah Mahfud MD mundur bukan hanya perlu diikuti menteri lainnya yang saat ini menjadi kontestan pemilu atau masuk dari bagian tim pemenangan. Menurutnya, menteri-menteri yang berasal dari PDI Perjuangan juga perlu mundur dari kabinet jika memang konsisten terhadap sikap politiknya.
"ika keputusan Mahfud mundur direstui Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, lalu apakah pos Menteri dari PDIP di kabinet Jokowi saat ini juga akan diminta mundur, atau tetap diarahkan untuk bertahan di pemerintahan Jokowi? Jika ternyata PDIP memilih membiarkan para Menteri dan Wakil Menterinya bertahan di pemerintahan, hal itu mengindikasikan terjadinya inkonsistensi sikap politik PDIP," kata Umam saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (1/2).
Baca juga : Puan: Tolong Tanyakan ke Jokowi, Dukung Ganjar atau yang Lain?
Ada lima menteri dari PDI Perjuangan yang saat ini masih menjabat di kabinet Jokowi. Mereka adalah Pramono Anung (Sekretaris Kabinet), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM/Menkumham), Tri Rismaharini (Menteri Sosial), I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/PPPA) dan Azwar Anas (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi/PAN-RB).
Umam menegaskan, jika menteri-menteri berasal dari PDI Perjuangan tidak direstui atau ikut mundur makan sikap partai pemenang pemilu 2019 lalu itu dinilai hanya cari aman.
"Seolah terkesan nyari aman dan nyaman jelang pertempuran politik 2024 ini," kata Umam. (Z-3)
Ia yakin akan muncul generasi mendatang seperti Kwik Kian Gie
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved