Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan langkah Mahfud MD mundur sebagai sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggambarkan sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang semakin jelas bertentangan dengan sikap politik Presiden Joko Widodo.
Umam berpendapat, langkah Mahfud MD mundur bukan hanya perlu diikuti menteri lainnya yang saat ini menjadi kontestan pemilu atau masuk dari bagian tim pemenangan. Menurutnya, menteri-menteri yang berasal dari PDI Perjuangan juga perlu mundur dari kabinet jika memang konsisten terhadap sikap politiknya.
"ika keputusan Mahfud mundur direstui Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, lalu apakah pos Menteri dari PDIP di kabinet Jokowi saat ini juga akan diminta mundur, atau tetap diarahkan untuk bertahan di pemerintahan Jokowi? Jika ternyata PDIP memilih membiarkan para Menteri dan Wakil Menterinya bertahan di pemerintahan, hal itu mengindikasikan terjadinya inkonsistensi sikap politik PDIP," kata Umam saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (1/2).
Baca juga : Puan: Tolong Tanyakan ke Jokowi, Dukung Ganjar atau yang Lain?
Ada lima menteri dari PDI Perjuangan yang saat ini masih menjabat di kabinet Jokowi. Mereka adalah Pramono Anung (Sekretaris Kabinet), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM/Menkumham), Tri Rismaharini (Menteri Sosial), I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/PPPA) dan Azwar Anas (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi/PAN-RB).
Umam menegaskan, jika menteri-menteri berasal dari PDI Perjuangan tidak direstui atau ikut mundur makan sikap partai pemenang pemilu 2019 lalu itu dinilai hanya cari aman.
"Seolah terkesan nyari aman dan nyaman jelang pertempuran politik 2024 ini," kata Umam. (Z-3)
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved