Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
DIREKTUR Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan langkah Mahfud MD mundur sebagai sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggambarkan sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang semakin jelas bertentangan dengan sikap politik Presiden Joko Widodo.
Umam berpendapat, langkah Mahfud MD mundur bukan hanya perlu diikuti menteri lainnya yang saat ini menjadi kontestan pemilu atau masuk dari bagian tim pemenangan. Menurutnya, menteri-menteri yang berasal dari PDI Perjuangan juga perlu mundur dari kabinet jika memang konsisten terhadap sikap politiknya.
"ika keputusan Mahfud mundur direstui Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, lalu apakah pos Menteri dari PDIP di kabinet Jokowi saat ini juga akan diminta mundur, atau tetap diarahkan untuk bertahan di pemerintahan Jokowi? Jika ternyata PDIP memilih membiarkan para Menteri dan Wakil Menterinya bertahan di pemerintahan, hal itu mengindikasikan terjadinya inkonsistensi sikap politik PDIP," kata Umam saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (1/2).
Baca juga : Puan: Tolong Tanyakan ke Jokowi, Dukung Ganjar atau yang Lain?
Ada lima menteri dari PDI Perjuangan yang saat ini masih menjabat di kabinet Jokowi. Mereka adalah Pramono Anung (Sekretaris Kabinet), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM/Menkumham), Tri Rismaharini (Menteri Sosial), I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/PPPA) dan Azwar Anas (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi/PAN-RB).
Umam menegaskan, jika menteri-menteri berasal dari PDI Perjuangan tidak direstui atau ikut mundur makan sikap partai pemenang pemilu 2019 lalu itu dinilai hanya cari aman.
"Seolah terkesan nyari aman dan nyaman jelang pertempuran politik 2024 ini," kata Umam. (Z-3)
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved