Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGGANTI Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memiliki tugas berat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan tidak sembarangan menunjuk sosok Menkopolhukam baru.
"Terpenting harus orang yang menjaga profesionalisme karena harus menjaga stabilitas Pemilu 2024," kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Medcom.id, Rabu, 31 Januari 2024.
Jerry mendorong Jokowi memilih orang yang cakap dan independen. Apalagi, Menkopolhukam merupakan orang yang membawahi beberapa kementerian.
Baca juga : Istana: Presiden Jokowi Hormati Keinginan Mahfud MD untuk Mundur
"Artinya harus pilih menteri yang tepat, berpengalaman, serta memahami hukum dan politik," papar dia.
Jerry enggan menebak-nebak sosok yang bakal ditunjuk Jokowi untuk menggantikan Mahfud MD. Namun dia berharap pemilihan itu tidak asal tembak.
"Jangan pilih pakar perikanan, peternakan, pertanian, itu tidak bisa. Kalau masing setengah-setengah tahu politik dan hukum, mending jangan dipilih," ujar dia.
Baca juga : Profil Mahfud MD, Dari Mahasiswa Hukum, Menko Polhukam hingga Cawapres
Selain itu, Jerry ingin Menkopolhukam mampu bekerja dengan baik. Salah satu indikatornya, yakni mampu melayani rakyat dan kredibel.
Mahfud MD mengajukan surat pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan ini pun sudah disepakati oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo beserta partai pengusung.
"Hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi pembicaraan publik," kata Mahfud MD, Rabu, 31 Januari 2024.
Baca juga : Mahfud MD Mundur, Segini Harta Kekayaannya saat Menjabat Menko Polhukam
Beberapa waktu lalu, Mahfud MD menyampaikan akan mundur dari posisi Menko di kabinet saat acara Tabrak, Prof! di Semarang, Jawa Tengah. Meski demikian, Mahfud mengatakan masih menunggu waktu yang tepat sebab ia diberikan amanat sebagai Menko oleh presiden.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved