Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENDIRI Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio, menyebut kepanikan Presiden RI Joko Widodo semakin terlihat setelah elektabilitas pasangan nomor urut dua mandek.
“Iya (kepanikan Jokowi), sulit naik lagi elektabilitas 02, maka digunakan fasilitas yang tidak dimiliki paslon lain,” terang Hendri kepada Media Indonesia, Minggu (28/1).
Hendri menegaskan rakyat Indonesia sudah punya daya kritis supaya para paslon yang bersaing tak menang mudah.
Baca juga : Pernyataan Jokowi Diyakini tidak Mempan Dongkrak Elektabilitas Prabowo
Fenomena ini, kata Hendri, dilakukan agar tidak bisa membiarkan demokrasi semakin menurun. Saat ini, Hendri rakyat Indonesia tak semudah itu menerima Prabowo yang jadi penerus Jokowi.
Baca juga : Sinyal Dukungan Jokowi ke Prabowo Masalah Serius
“Mereka menyadari Prabowo bukan Jokowi, Gibran bukan Jokowi,” tandasnya.
Terpisah, Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Wahid Abdulrahman mengemukakan sikap Presiden Jokowi blak-blakan menyatakan dukungan untuk Prabowo-Gibran dikarenakan survei paslon 02 yang tak kunjung naik.
"Ini semua terjadi ketika harapan untuk satu putaran itu sulit untuk terjadi," papar Wahid.
Wahid menuturkan melihat situasi dan perkembangan survei yang terjadi, akhirnya Jokowi turun tangan terang-terangan menyatakan presiden memiliki hak untuk mendukung paslon tertentu.
Hal tersebut dinilai untuk menyelamatkan putra sulungnya agar dapat menang dalam satu putaran pemilu presiden 2024.
"Maka dengan waktu yang singkat coba dimaksimalkan apapun yang bisa dilakukan. Karena melihat hasil survei tampaknya juga masih kecenderungannya dua putaran," tandasnya. (Z-8)
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Kedutaan Besar Iran di Indonesia menyambut tawaran mediasi Presiden Prabowo Subianto di tengah konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, serta meminta sikap tegas Jakarta.
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas di Kertanegara, Jakarta, Jumat (27/2) dengan menteri Kabinet Merah Putih setelah melakukan kunjungan luar negeri ke AS
Seskab Teddy Indra Wijaya mengumumkan kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu dan tunjangan non-ASN Rp2 juta di era Prabowo. Cek detailnya.
Dubes Rusia Sergei Tolchenov hormati keputusan Presiden Prabowo gabung Board of Peace (BoP) Gaza, namun ungkap alasan Rusia tak ikut serta. Cek faktanya.
Selama ini, hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab memang berkembang pesat, terutama pada sektor energi, infrastruktur, dan proyek-proyek pengembangan ekonomi baru.
Dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab, Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Qasr Al Bahr, Kamis (26/2).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved