Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PENDIRI Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio, menyebut kepanikan Presiden RI Joko Widodo semakin terlihat setelah elektabilitas pasangan nomor urut dua mandek.
“Iya (kepanikan Jokowi), sulit naik lagi elektabilitas 02, maka digunakan fasilitas yang tidak dimiliki paslon lain,” terang Hendri kepada Media Indonesia, Minggu (28/1).
Hendri menegaskan rakyat Indonesia sudah punya daya kritis supaya para paslon yang bersaing tak menang mudah.
Baca juga : Pernyataan Jokowi Diyakini tidak Mempan Dongkrak Elektabilitas Prabowo
Fenomena ini, kata Hendri, dilakukan agar tidak bisa membiarkan demokrasi semakin menurun. Saat ini, Hendri rakyat Indonesia tak semudah itu menerima Prabowo yang jadi penerus Jokowi.
Baca juga : Sinyal Dukungan Jokowi ke Prabowo Masalah Serius
“Mereka menyadari Prabowo bukan Jokowi, Gibran bukan Jokowi,” tandasnya.
Terpisah, Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip) Wahid Abdulrahman mengemukakan sikap Presiden Jokowi blak-blakan menyatakan dukungan untuk Prabowo-Gibran dikarenakan survei paslon 02 yang tak kunjung naik.
"Ini semua terjadi ketika harapan untuk satu putaran itu sulit untuk terjadi," papar Wahid.
Wahid menuturkan melihat situasi dan perkembangan survei yang terjadi, akhirnya Jokowi turun tangan terang-terangan menyatakan presiden memiliki hak untuk mendukung paslon tertentu.
Hal tersebut dinilai untuk menyelamatkan putra sulungnya agar dapat menang dalam satu putaran pemilu presiden 2024.
"Maka dengan waktu yang singkat coba dimaksimalkan apapun yang bisa dilakukan. Karena melihat hasil survei tampaknya juga masih kecenderungannya dua putaran," tandasnya. (Z-8)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Presiden Prabowo siapkan lahan 4.000 m2 di Bundaran HI untuk gedung MUI 40 lantai. Simak fakta lokasi dan fasilitasnya di sini.
PRESIDEN Prabowo mengatakan peran strategis NU berperan dalam menjaga pilar kebangsaan melalui persatuan
PRESIDEN Prabowo Subianto mengklaim bahwa Indonesia pertama kali menjadi yang memiliki lahan di Mekah, Arab Saudi. Tanah tersebut akan digunakan untuk Kampung Haji Indonesia
PRESIDEN Prabowo Subianto akan membangun gedung 40 lantai untuk MUI dan telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 4.000 meter persegi di depan Bundaran HI
PADA 3 Februari, Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan pertemuan tertutup dengan spektrum organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Negara.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menghadiri puncak peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Malang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved