Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Sinyal dukungan Presiden Joko Widodo ke calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 dinilai perkara serius. Tindakan Jokowi justru mencederai etika dan adab berpolitik.
"Masalah serius adalah presiden mengatakan dia boleh kampanye sepanjang tidak pakai fasilitas negara. Anehnya, itu dia katakan ketika di samping capres yang bersangkutan, saat memakai fasilitas negara," kata pakar hukum tata negara Feri Amsari dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com, Minggu (28/1).
Feri mengatakan Jokowi sudah melanggar aturan soal kampanye padahal belum resmi berkampanye. Hal itu merujuk pada peristiwa di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dalam acara yang melibatkan Prabowo.
"Presiden tidak menunjukkan adab politik dan tradisi tata yang baik," ucapnya.
Baca juga: Dukungan Jokowi kepada Paslon 02 kian Terang, Pakar: Tidak Punya Adab Politik
Feri mengatakan pernyataan Jokowi tentang preside dan menteri boleh berkampanye, tepat di samping Prabowo, bisa menimbulkan pesan tersirat. Khususnya bagi jajaran di bawah presiden.
"Itu bisa enunjukkan perintah struktural. Seolah semua jajaran baik menteri, kepala desa, hingga RT/RW bisa mulai melakukan dukungan nyata untuk calon nomor urut 2 ini," jelasnya.
Baca juga: Bawaslu harus Tuntaskan Insiden Dugaan Iriana Salam 2 Jari
Feri menuturkan fenomena itu bisa memperbesar potensi-potensi kecurangan. Termasuk, peluang penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan wewenang.
"Bayangkan, Jokowi ketika berdebat dengan Prabowo dua periode lalu menghina berkaitan kasus HAM. Sekarang dia berbalik memuji (Prabowo) dan menyebutnya tidak melanggar HAM," tandas Feri. (Z-11)
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
Seusai pemeriksaan, Roy menyampaikan pesan khusus kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar memberi perhatian serius terhadap perkara ijazah jokowi
Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat secara maraton bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (20/8).
Presiden Prabowo mengumpulkan sejumlah menteri. Rapat yang digelar di Hambalang secara tertutup itu membahas kawasan hutan hingga tambang ilegal.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Presiden Prabowo Subianto mencatat sejarah sebagai Presiden pertama yang membacakan teks Proklamasi pada upacara 17 Agustus
Dia pun menegaskan DPD selaku pengawas dan pengawal akan mendukung implementasi Astacita sebagai peta pemerataan hingga ke level daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved