Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Sinyal dukungan Presiden Joko Widodo ke calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 dinilai perkara serius. Tindakan Jokowi justru mencederai etika dan adab berpolitik.
"Masalah serius adalah presiden mengatakan dia boleh kampanye sepanjang tidak pakai fasilitas negara. Anehnya, itu dia katakan ketika di samping capres yang bersangkutan, saat memakai fasilitas negara," kata pakar hukum tata negara Feri Amsari dalam diskusi virtual Crosscheck Metrotvnews.com, Minggu (28/1).
Feri mengatakan Jokowi sudah melanggar aturan soal kampanye padahal belum resmi berkampanye. Hal itu merujuk pada peristiwa di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dalam acara yang melibatkan Prabowo.
"Presiden tidak menunjukkan adab politik dan tradisi tata yang baik," ucapnya.
Baca juga: Dukungan Jokowi kepada Paslon 02 kian Terang, Pakar: Tidak Punya Adab Politik
Feri mengatakan pernyataan Jokowi tentang preside dan menteri boleh berkampanye, tepat di samping Prabowo, bisa menimbulkan pesan tersirat. Khususnya bagi jajaran di bawah presiden.
"Itu bisa enunjukkan perintah struktural. Seolah semua jajaran baik menteri, kepala desa, hingga RT/RW bisa mulai melakukan dukungan nyata untuk calon nomor urut 2 ini," jelasnya.
Baca juga: Bawaslu harus Tuntaskan Insiden Dugaan Iriana Salam 2 Jari
Feri menuturkan fenomena itu bisa memperbesar potensi-potensi kecurangan. Termasuk, peluang penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan wewenang.
"Bayangkan, Jokowi ketika berdebat dengan Prabowo dua periode lalu menghina berkaitan kasus HAM. Sekarang dia berbalik memuji (Prabowo) dan menyebutnya tidak melanggar HAM," tandas Feri. (Z-11)
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo Subianto, kini diusulkan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Simak profil dan hubungan keluarga mereka.
Perhatian Presiden terhadap dunia pendidikan menjadi suntikan semangat bagi dirinya dan rekan-rekan sesama mahasiswa.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan mendukung wacana Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Thomas keponakan Prabowo Subianto
PRESIDEN Prabowo Subianto memulai rangkaian lawatan luar negeri ke Inggris dan Swis dengan agenda penguatan kerja sama ekonomi, pendidikan, serta komitmen konservasi lingkungan
PRESIDEN Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Inggris dan Swiss, Minggu (18/1) untuk menghadiri sejumlah pertemuan strategis di antaranya World Economic Foru
Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengungkap arahan Presiden Prabowo agar perguruan tinggi memperkuat riset dan inovasi berbasis sains.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved