Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) pada 2023. Hasil seluruh kementerian turut dipaparkan ke publik.
“Survei penilaian integritas ini merupakan upaya KPK, Kemenpan RB untuk memetakan sejauh mana risiko korupsi saat ini di instansi pemerintahan,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapatkan skor paling tinggi yakni 83,18. Namun, capaian itu sejatinya turun dari tahun sebelumnya yakni 83,68.
Baca juga: SPI 2023, Indonesia Rentan Korupsi
Di sisi lain, skor kementerian paling rendah yakni Kemenparekraf. Skor untuk mereka yakni 61,60.
Skor Kemenparekraf ini terjun jauh jika dibandingkan dengan SPI periode 2022. Kementerian itu sejatinya mendapatkan nilai 74,55.
Baca juga: KPK Panggil Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi
Johanis menyebut banyak instansi pemerintahan yang mengalami penurunan dalam penilaian SPI 2023. Capaian itu diharap bisa memaksimalkan kinerja seluruh pejabat negara.
“Indeks integritas nasional secara umum mengalami kecenderungan penurunan mengindikasikan bahwa masih banyak pekerjaan rumah berupa perbaikan sistem tata kelola, regulasi, dan komitmen yang harus segera diperbaiki,” ucap Johanis.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Di tengah shortfall penerimaan pajak, katanya, langkah bersih-bersih seperti ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik bahwa negara tidak memberi ruang bagi penyimpangan.
Praktik lancung ini telah mengakar di sektor peradilan, mulai dari tingkat panitera, hakim, hingga pejabat di Mahkamah Agung.
Keterlibatan aktor kunci dalam sistem peradilan secara otomatis meruntuhkan kepercayaan publik.
Dorongan agar dunia usaha menempatkan integritas sebagai prinsip utama dalam menjalankan operasional bisnis kembali ditegaskan melalui ajang Corporate Governance Perception Index 2025.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved