Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis survei penilaian integritas (SPI) periode 2023. Hasilnya, Indonesia dinyatakan rentan korupsi.
Dalam survei yang dipaparkan, indeks integritas nasional sebesar 71. Angka itu di bawah target periode 2023.
“Untuk tahun 2023, target indeks integritas nasional adalah sebesar 74,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024.
Baca juga: Studi HCC: Orang Indonesia dengan Emotional Eater 2,5 Kali Berisiko Stres
PPATK menjadi instansi dengan skor tertinggi. Lembaga itu mendapatkan nilai SPI sebesar 85 pada 2023.
Kabupaten Gianyar menjadi wilayah dengan skor SPI tertinggi pada 2023. Nilai untuk daerah itu yakni 83.
Baca juga: Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Presiden Jokowi Menurun
Sementara itu, wilayah dengan indeks terendah yakni Kabupaten Mamberamo Raya. Daerah itu hanya mendapatkan nilai 49.
Lembaga terendah berdasarkan skor SPI yakni Radio Republik Indonesia (RRI). Kantor media milik pemerintah itu mendapatkan nilai 59.
Dalam data yang dipaparkan, KPK juga menyebut mayoritas pegawai negeri yakni sebesar 56 persen menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Padahal, sikap itu dilarang.
Johanis menyayangkan penurunan ini. Padahal, skor indeks integritas nasional sempat naik pada 2021 dan 2022.
“RPJM menetapkan target SPI yg disebut Indeks Integritas Nasional sebesar 70% pada tahun 2021 dgn kenaikan 2 poin setiap tahun,” tutur Johanis. (Medcom/Z-7)
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Di tengah shortfall penerimaan pajak, katanya, langkah bersih-bersih seperti ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik bahwa negara tidak memberi ruang bagi penyimpangan.
Praktik lancung ini telah mengakar di sektor peradilan, mulai dari tingkat panitera, hakim, hingga pejabat di Mahkamah Agung.
Keterlibatan aktor kunci dalam sistem peradilan secara otomatis meruntuhkan kepercayaan publik.
Dorongan agar dunia usaha menempatkan integritas sebagai prinsip utama dalam menjalankan operasional bisnis kembali ditegaskan melalui ajang Corporate Governance Perception Index 2025.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan identitas utama Kementerian Haji dan Umrah harus dibangun dari karakter integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved