Satu atau Dua Putaran Pilpres Sama-Sama Konstitusional, Jangan Beri Narasi Negatif

ANGGOTA Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai, dorongan berlangsungnya pemilihan presiden (pilpres) satu putaran dengan memanipulasi informasi soal membebani anggaran negara merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan.

Dijelaskan Titi, Pilpres satu putaran atau dua putaran merupakan kondisi yang sama-sama konstitusional, karena dimungkinkan terjadi dalam pengaturan konstitusi dan sistem pemilu Indonesia. Hanya saja narasi-narasi yang memanipulasi rakyat merupakan hal yang tidak bisa dibiarkan.

"jadi bermasalah kalau kemudian memanipulasi informasi soal membebani anggaran negara sehingga membuat rakyat tidak menggunakan hak pilihnya sesuai kehendak bebasnya sebagai pemilih,"  kata Titi saat dihubungi, Selasa (23/1).

Baca juga : PBNU Klaim Netral di Pemilu

Titi tidak menampik narasi-narasi seperti itu bisa saja mempengaruhi rakyat dalam memilh, mengingat kondisi kesadaran politik rakyat Indonesia yabg masih kurang.

"Sayangnya, tidak semua masyarakat memiliki kesadaran politik yang baik. Apalagi ketika didekati dengan strategi populis bagi-bagi bantuan sosial yang bisa makin menjauhkan mereka dari literasi politik yang berintegritas," ujar Titi.

Baca juga : Putaran Pilpres tidak Berpengaruh pada Perkembangan Usaha dan Ekonomi Indonesia

Pada kesempatan itu, Titi pun menegaskan agar masyarakat tidak perlu percaya dengan narasi-narasi tersebut. Diterangkannya, anggaran pemiliu putaran kedua sudah dianggarkan, dan itu menjadi tanggung jawab negara.

"Padahal anggaran pemilu putaran kedua sudah dianggarkan dan itu adalah hak rakyat sebagai tanggung jawab konstitusinal negara untuk memenuhi hak politik warganya. Pemilih jangan ditakut-takuti dengan sesuatu yang bisa membuat mereka tidak memilih secara murni," jelas Titi.

Di sisi lain, Titi pun berharap pasangan calon presiden yang ada untuk terus mengedukasi pendukungnya agar lebih kritis dan rasional dalam menyikapi berbagai informasi yang ada.

"Pasangan capres dan partai politik harus terus mengedukasi pendukungnya agar lebih kritis dan rasional dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di lingkungan mereka agar tidak muda terperdaya manipulasi politik tak bertanggung jawab," tukasnya. (Z-5)