Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MAYORITAS masyarakat menilai kondisi pemberantasan korupsi saat ini buruk. Hal ini tergambar dari jajak pendapat survei Indikator Politik Indonesia.
"Lebih banyak menilai kondisi pemberantasan korupsi sekarang lebih buruk (35%) ketimbang yang mengatakan baik (32,7%)," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 23 Januari 2024.
Baca juga: Anies Bersyukur Juara di Survei Ekonom Bloomberg
Burhanuddin menjelaskan secara trend, masyarakat yang menilai pemberantasan korupsi baik meningkat. Tercatat pada periode 23 November-1 Desember 2023 sebanyak 28% masyarakat mengatakan pemberantasan korupsi baik.
Saat ini, sebanyak 29% pada periode 30 Desember 2024-6 Januari 2024. Namun, ia menekankan masyarakat yang menilai buruk tetap lebih banyak.
Baca juga: Survei Charta Politika: 63% Masyarakat Tolak Politik Dinasti
"Tapi overall lebih banyak yang menilai negatif ketimbang positif," jelasnya.
Survei ini dilakukan pada 30 Desember 2023 sampai dengan 6 Januari 2024. Total sampel sebanyak 4.560 responden.
Survei menggunakan metode stratified random sampling dengan margin of error +-2,9 pada tingkat kepercayaan 95%.
(Z-9)
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved