Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
MAYORITAS masyarakat menilai kondisi pemberantasan korupsi saat ini buruk. Hal ini tergambar dari jajak pendapat survei Indikator Politik Indonesia.
"Lebih banyak menilai kondisi pemberantasan korupsi sekarang lebih buruk (35%) ketimbang yang mengatakan baik (32,7%)," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 23 Januari 2024.
Baca juga: Anies Bersyukur Juara di Survei Ekonom Bloomberg
Burhanuddin menjelaskan secara trend, masyarakat yang menilai pemberantasan korupsi baik meningkat. Tercatat pada periode 23 November-1 Desember 2023 sebanyak 28% masyarakat mengatakan pemberantasan korupsi baik.
Saat ini, sebanyak 29% pada periode 30 Desember 2024-6 Januari 2024. Namun, ia menekankan masyarakat yang menilai buruk tetap lebih banyak.
Baca juga: Survei Charta Politika: 63% Masyarakat Tolak Politik Dinasti
"Tapi overall lebih banyak yang menilai negatif ketimbang positif," jelasnya.
Survei ini dilakukan pada 30 Desember 2023 sampai dengan 6 Januari 2024. Total sampel sebanyak 4.560 responden.
Survei menggunakan metode stratified random sampling dengan margin of error +-2,9 pada tingkat kepercayaan 95%.
(Z-9)
Meski pengetahuan tinggi, sikap menghindari orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) juga sangat tinggi.
AKADEMISI Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Firdaus Syam, mengatakan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berpotensi jadi matahari baru dalam Pilpres 2029.
SURVEI Indekstat mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan angka yang tinggi.
Survei terbaru yang dirilis Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tergolong tinggi.
Survei tersebut menemukan bahwa mayoritas responden (77%) memperkirakan akan tetap bekerja setelah mencapai usia pensiun.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
KPK mengizinkan tahanan, termasuk eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, bertemu keluarga saat Idul Fitri 21 Maret 2026. Simak jadwal dan syarat kunjungannya di sini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved