NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Survei Indikator: Pemberantasan Korupsi Dinilai Buruk

Kautsar Widya Prabowo

23/1/2024 14:45

Survei Indikator: Pemberantasan Korupsi Dinilai Buruk — Ketua KPK Firli Bahuri di konferensi pers terkait penetapan dan penahanan tersangka Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso.(MI/Adam Dwi)

MAYORITAS masyarakat menilai kondisi pemberantasan korupsi saat ini buruk. Hal ini tergambar dari jajak pendapat survei Indikator Politik Indonesia.

"Lebih banyak menilai kondisi pemberantasan korupsi sekarang lebih buruk (35%) ketimbang yang mengatakan baik (32,7%)," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 23 Januari 2024.

Baca juga: Anies Bersyukur Juara di Survei Ekonom Bloomberg

Burhanuddin menjelaskan secara trend, masyarakat yang menilai pemberantasan korupsi baik meningkat. Tercatat pada periode 23 November-1 Desember 2023 sebanyak 28% masyarakat mengatakan pemberantasan korupsi baik.

Saat ini, sebanyak 29% pada periode 30 Desember 2024-6 Januari 2024. Namun, ia menekankan masyarakat yang menilai buruk tetap lebih banyak.

Baca juga: Survei Charta Politika: 63% Masyarakat Tolak Politik Dinasti

"Tapi overall lebih banyak yang menilai negatif ketimbang positif," jelasnya.

Survei ini dilakukan pada 30 Desember 2023 sampai dengan 6 Januari 2024. Total sampel sebanyak 4.560 responden.

Survei menggunakan metode stratified random sampling dengan margin of error +-2,9 pada tingkat kepercayaan 95%.

(Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia

Berita Lainnya

Publik Apresiasi Kejagung Tampilkan Bukti Uang Hasil Sitaan Rp6,6 T
08/2/2026 17:28
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Indonesia Puncaki Indeks Kebahagiaan Kerja Asia Pasifik, Namun Burnout Menghantui
07/2/2026 12:14
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Survei: 81,2 Persen Masyarakat Tolak Polri di Bawah Kementerian
31/1/2026 08:56
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
Survei LSI Denny JA: 66,1% Publik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
07/1/2026 15:01
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Survei KedaiKOPI: Kelapa Terancam Langka dan Mahal pada Awal 2026
17/12/2025 21:40
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Survei: Keamanan Tabungan dan Deposito Jadi Prioritas Nasabah di Tengah Tekanan Ekonomi
09/12/2025 11:16
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Tunjangan Jumbo, Integritas Mini: Korupsi di Peradilan Nihil Efek Jera
09/2/2026 20:50
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK Buka Pintu Laporan Dugaan Korupsi Tata Kelola Tenaga Kerja Asing
09/2/2026 20:06
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
KPK Catat “Hattrick” OTT Awal 2026, Peneliti UGM Soroti Korupsi Hakim dan Aparat Berpenghasilan Tinggi
09/2/2026 19:19
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
Penyidikan Belum Rampung, KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Pati Sudewo Terkait Kasus Pemerasan
09/2/2026 17:03
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Kronologi OTT Ketua PN Depok: Transaksi Rp850 Juta di Emeralda Golf
07/2/2026 10:54
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK: Wakil Ketua PN Depok Diduga Terima Gratifikasi Rp2,5 Miliar dari PT DMV
07/2/2026 06:41
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.

LOAD MORE

Opini

Diplomasi Simbolik dan Ilusi Peran Moral Indonesia
09/2/2026 14:42
Membangun Ekosistem Haji-Umrah Tangguh
09/2/2026 14:32
Merawat Optimisme Bangsa
09/2/2026 14:12

LOAD MORE

Kolom Pakar

Kompromi Bersyarat Prabowo-Ormas Islam
09/2/2026 05:00
Memulihkan Kepercayaan Pelaku Pasar
02/2/2026 05:00
Dingin Davos, Hangat Harapan: Prabowo-nomics dan Pembangunan Manusia
26/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved