Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DOSEN Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam membeberkan cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar dan cawapres urut tiga Mahfud MD tunjukkan kekompakan dalam debat.
“Dalam debat kali ini juga, lagi-lagi kubu 01 dan 03 kembali menunjukkan kekompakkan mereka untuk menghantam 02,” tegas Khoirul kepada Media Indonesia, Senin (22/1/2024).
“Kali ini, keduanya dipertemukan oleh isu kebijakan food estate, impor pangan; hingga tudingan kepada pemerintah Jokowi yang dinilai tidak menunjukkan keberpihakan dan abai pada petani,” tambahnya.
Baca juga: Gimmick Gibran Kala Merespons Jawaban di Debat Cawapres Dinilai Kurang Simpatik
Strategi itu, kata Khoirul, lkembali dilakukan Gus Imin dan Mahfud bersama-sama untuk mendegradasi basis elektoral paslon nomor urut dua.
Namun, mengingat ketatnya pola serangan di antara tiga kontestan Cawapres ini, Khoirul menilai debat keempat kali ini ketiganya bermain imbang. Masing-masing cukup disiplin untuk menjaga poin politik mereka agar tidak dicuri lawan.
Baca juga: Anies: Cak Imin Menghormati dan Tak Merendahkan Lawan
Sementara itu, Khoirul menyebut tajamnya serangan antar-kontestan memang diharapkan bisa menciptakan poin politik. “Namun, jika upaya saling kritik itu lama-lama semakin masuk terlalu jauh hingga mencungkil ego masing-masing calon pemimpin, hal itu justru akan merepotkan mereka untuk bermanuver dalam membangun komunikasi politik koalisi, ketika Pilpres memasuki putaran kedua nantinya,” ujarnya.
Khoirul juga menuturkan Mahfud MD tampil langsung menyerang. Selaku Menkopolhukam, Mahfud MD justru secara vulgar memainkan sikap dan narasi oposisi, dengan mengkritik keras sejumlah kebijakan dan pendekatan pemerintahan Jokowi.
Mahfud membeberkan soal petani tidak berdaulat, subsidi pupuk menguap food estate gagal, impor pangan membuat petani dan peternak tidak berdaulat.
Sementara itu, Gus Imin kali ini tampil lebih santai, lebih berani dan lebih agresif. “Muhaimin tidak “tedeng aling-aling” untuk menunjukkan sisi beda dirinya dengan kekuatan pemerintah, yang menjadi ciri khas kubu pro-perubahan,” ujarnya.
“Sejumlah serangan terbuka ia luncurkan, khususnya ke kubu 02. Misalnya, Gus Muhaimin mengaku kecewa pada komitmen pemerintahan Jokowi yang tidak serius dan memilih menunda pelaksanaan pajak karbon; hilirisasi ugal-ugalan; hingga devisa nickel sangat kecil,” tandasnya. (Z-3)
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Cak Imin menegaskan bahwa fase pemulihan pasca tanggap darurat harus dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan yang terintegrasi.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Kemenko PM kembali memfasilitasi kepulangan puluhan warga Jawa Tengah (Jateng), Banten, dan Jawa Barat tenaga kerja penderes getah pinus yang terdampak bencana Aceh ke daerah asalnya.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang terampil.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved