Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLDA Metro Jaya telah menyempurnakan berkas perkara kasus dugaan suap atas tersangka Mantan Ketua KPK Firli Bahuri terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dirkrimsus Polda Metro Jaya Ade Safri Simanjuntak mengatakan berkas tersebut akan kembali dikirim ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pekan depan.
"pekan depan," ucapnya lewat pesan singkat kepada Media Indonesia, Minggu (21/1).
Sebelumnya, Polda Metro Jaya pertama kali melimpahkan berkas kasus dugaan suap yang dilakukan Firli terhadap Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Kejati DKI pada 15 Desember 2023 lalu. Namun, pada 21 Desember 2023 atau sepekan kemudian, berkas dikembalikan karena dianggap belum lengkap.
Baca juga: KPK Harap Presiden dan DPR segera Tunjuk Pengganti Firli
Sementara itu, Polda Metro Jaya juga masih akan menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Firli. Direncanakan, kasus itu akan dikirim dalam berkas perkara yang terpisah ke Kejadi DKI manakala sudah lengkap.
Ade menegaskan saat ini pihaknya masih berfokus menuntaskan berkas perkara kasus dugaan suap.
Baca juga: Usulan Yusril Hentikan Kasus Firli tidak Masuk Akal
"Penyidik akan tuntaskan terlebih dahulu berkas perkara dugaan tipikor yang terjadi mbak. Baru setelah itu TPPU-nya," tegasnya. (Z-11)
Mahalnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor utama maraknya korupsi di tingkat daerah. Kondisi itu lantas menciptakan kompensasi politik yang tidak sehat.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, bukanlah hal yang mengejutkan.
PROSES pemeriksaan terhadap Bupati Pati setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dialihkan lokasinya ke Polres Kudus.
KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Pati Sudewo (SDW), Kades Karangrowo Abdul Suyono (YON), Kades Arumanis Sumarjion (JION), dan Kades Sukorukun Karjan (JAN).
Kasus ini bermula ketika KPK melakukan OTT ketiga di tahun 2026 di Kabupaten Pati pada 19 Januari lalu yang menangkap Sudewo.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, salah satu tokoh pengunjuk rasa di Kabupaten Pati.
POLDA Metro Jaya memberlakukan rotasi dan mutasi mulai dari posisi Kapolsek, Kasat Reskrim, serta Kasat Lantas di sejumlah polres
Para tersangka baru mulai menjual hasil rakitannya setelah memastikan senjata tersebut berfungsi dengan peluru tajam.
Modus yang digunakan para pelaku tergolong berani, yakni memanfaatkan platform digital untuk memasarkan barang ilegal tersebut secara terbuka.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan Richard Lee untuk mendalami keterangan tambahan.
Kepolisian terus bergerak menelusuri setiap petunjuk terkait keberadaan tersangka AJ.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved